logo rilis
Warning Keras Ketua KPK ke Kepala Daerah soal Permintaan Fee Proyek
Kontributor
RILIS.ID
13 April 2021, 17:30 WIB
Warning Keras Ketua KPK ke Kepala Daerah soal Permintaan Fee Proyek
Ketua KPK Firli Bahuri. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Selain menindak para koruptor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah gencar-gencarnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Salah satunya melalui Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022 yang diluncurkan Ketua KPK Firli Bahuri secara daring pada Selasa (13/4/2021).

Pada kesempatan itu, Firli mengultimatum para kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota terkait ijon proyek yang masih terjadi di lingkup pemerintahan daerah.

"Saya berharap kepala daerah tidak lagi meminta fee proyek yang masuk," kata Firli dikutip dari liputan6.com.

Firli berkeyakinan bahwa kepala daerah memahami potensi tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa.

"Pengadaan barang jasa itu rentan sekali (terjadi korupsi). Jadi, saya minta tidak ada lagi kepala daerah minta fee proyek," tegas mantan Kapolda Sumatera Selatan itu.

Selain fee proyek, Firli juga menyoroti praktik suap untuk memuluskan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD.

Karenanya ia kembali mengingatkan gubernur dan bupati/walikota agar menghentikan praktik haram tersebut.

"Kalau itu (suap) terjadi akan berhadapan dengan penegakan hukum," ujar Firli.

Untuk mengantisipasi hal itu, KPK pun telah melakukan perbaikan sistem sebagai bentuk pencegahan korupsi. Perbaikan itu meliputi pengadaan, perencanaan, pengadan barang jasa, dan penyusunan e-catalog.

"Sehingga semua orang memiliki kesempatan berusaha. Dan dia akan transparan, akuntabel dan tentunya akan terhindar dari korupsi," tambah Firli.

KPK menurutnya, tidak pernah absen melakukan pencegahan korupsi. Namun, ia mengakui bahwa pemberantasan korupsi tak mungkin bisa ditangani lembaga antirasuah itu sendiri.

Firli juga membeberkan bahwa KPK telah mengamankan 1.552 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, masih banyak warga negara yang tidak terlibat kasus korupsi.

"Masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik," ucapnya.

Ratusan juta orang baik itu diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi. Hal ini guna menularkan virus antikorupsi kepada masyarakat.

"Praktik baik ini perlu ditularkan kepada seluruh daerah. Karena jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai, sementara masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik (tidak diramaikan)," pungkas Firli. (*)

Editor: Segan Simanjuntak


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID