Wabendum Golkar Mangkir dari Panggilan KPK karena Kurang Penulisan Gelar - RILIS.ID
Wabendum Golkar Mangkir dari Panggilan KPK karena Kurang Penulisan Gelar

Selasa | 14/11/2017 17.23 WIB
Wabendum Golkar Mangkir dari Panggilan KPK karena Kurang Penulisan Gelar
Gedung KPK. FORO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Bendahara Partai Golkar Zulhendri Hasan mengungkapkan, alasannya mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan, surat yang dikirimkan oleh KPK saat itu, tidak jelas ditujukan pada siapa.

Sudah dua kali Zulhendri mangkir sebelum akhirnya memenuhi pemanggilan penyidik KPK hari ini. Pada panggilan pertama, Dia mengaku tidak bisa datang karena sedang berada di luar kota. 

"Yang panggilan kedua itu tidak jelas tertuju kepada siapa karena nama saya hanya Zulhendri selaku pengurus Partai Golkar, seyogianya kalau saya yang dimaksud, nama saya adalah Zulhendri Hasan, dengan titel SH, MH. Kedudukan di Partai Golkar sebagai Wakil Bendahara Umum, nah ini yang nggak lengkap," kata Zulhendri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Saat ditanya seputar tujuan pemeriksaan, Zulhendri tak banyak bicara. Dia mengatakan, kedatangannya memenuhi panggilan KPK lantaran sadar diri dengan profesinya yang juga di bidang hukum.

"Sebagai warga negara yang baik dipanggil oleh institusi penegak hukum sebagai saksi dalam perkara Markus Nari di KTP elektronik, saya datang dong. Apalagi saya sebagai komunitas hukum yang mengerti hukum tentu kita patuhi, tapi persoalan saksi dalam kedudukan substansinya apa saya belum mengerti," kata Zulhendri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pemeriksaan Zulhendri dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar untuk tersangka anggota DPR Markus Nari (MN).

"Yang bersangkutan diperiksa untuk MN," paparnya kepada rilis.id.

Sebelumnya, pada Rabu (19/7/2017), KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Markus Nari disangkakan pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Tags
#Wabendum Golkar
#Zulhendri Hasan
#KPK
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID