logo rilis
Umur jadi Penghalang PPDB, Pimpinan MPR: Mendikbud, Jangan Buat Aturan Sulit!
Kontributor
Nailin In Saroh
28 Juni 2020, 17:38 WIB
Umur jadi Penghalang PPDB, Pimpinan MPR: Mendikbud, Jangan Buat Aturan Sulit!
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. FOTO: RILIS.ID/Nailin In Saroh

RILIS.ID, Jakarta— Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Jakarta, khususnya pada jalur zonasi dan prestasi menuai keluhan lantaran tersandung syarat usia. Aturan tersebut otomatis membuat siswa yang lebih tua memiliki kans lebih besar untuk diterima di sekolah pilihannya.

Akibat kebijakan ini, siswa-siswa yang lebih muda hanya bisa menelan kekecewaan karena terlempar atau bahkan tak bisa mendaftar sekolah di zonasinya karena masalah usia.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, meminta pemerintah lebih memperhatikan dunia pendidikan terlebih di era new normal seperti sekarang ini. Pasalnya, masyarakat sudah kesulitan secara ekonomi, harus ditambah kebingungan mencari sekolah anak. 

"Makanya, ini kan new normal sudah sulit, jadi tambah sulit. Mestinya diperhatikan semuanya. Anak mau sekolah itu sudah bagus, kalau enggak  malah enggak sekolah," ujar Jazilul kepada wartawan dimuat Minggu, (28/6/2020).

Politisi PKB ini mengingatkan Kemendikbud agar membuat sistem pendidikan yang mendukung dan mendorong anak terus bersekolah. Jangan sampai, kata dia, wajib belajar 12 justru gagal total di era pemerintahan Jokowi periode kedua ini. 

"Bikin sistem yang bagus, artinya bukan meyepelekan justru kesempatan orang sekolah harus didorong terus, kalau enggak ya malah mundur, malah enggak sekolah," katanya.

"Jadi jangan membuat aturan sulit ditengah keadaan sulit, justru harusnya buat panduan," tambah Jazilul menegaskan.

Menurut legislator asal Gresik, Jawa Timur ini, di era Mendikbud Nadiem Makarim, hampir tidak ada panduan atau sosialisasi terkait sistem pendaftaran. Terlebih ada empat syarat, yakni jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang kini dikeluhkan masyarakat. Utamanya, untuk sekolah swasta. 

"Ini hampir enggak ada panduan utamanya (sekolah) swasta, mau kemana enggak pernah diarahkan. Ini anak-anak yang kelas 3 SMA mau ke perguruan tinggi juga sulit, gimana polanya? Kan harus dituntun orang tua tapi kita enggak dapat info apa pun. Ini yang jadi masalah," kata Jazilul. 

Sebagai orang tua, Jazilul pun mengaku terdampak lantaran anaknya yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi tak tahu mendaftar kemana. Sebab tidak ada sosialisasi dan publikasi dari pemerintah. Akhirnya, kata dia, orang tua dan anak pun hanya bisa pasrah. 

"Saya termasuk yang terdampak, anak saya kelas 3 jadi enggak jelas mau sekolah lagi dimana. Kalau kita aja yang aware ke anak sekolah bingung, apalagi yang harus cari kebutuhan untuk mendaftar. Ini pola pendaftarannya gimana tidak pernah terpublikasi dengan baik," ungkapnya. 

"Jadi orang tua ini (mikir) ya sudahlah sekolah dimana saja. Harusnya dipublikasi secara baik aturan pendaftaran, aturan keluar-masuk sekolah utamanya yang swasta. Kalau yang negeri pasti sudah diatur yang swasta ini karenaa dianggap bukan pemerintah, (seolah) ya terserah lah," sambung Jazilul. 

Karenanya, Ia mendesak pemerintah bertanggung jawab dan memposisikan bahwa negara membina masalah tersebut. Ia juga meminta agar jangan ada perbedaan aturan bagi sekolah negeri dan swasta, terlebih di masa pandemi saat ini. 

"Terus terang kalau dibanding swasta enggak ada apa apanya negeri itu mau PT, SMP, SMA. Perguruan Tinggi swasta itu mati semua sebentar lagi bisa dihitung, karena kesulitan kemampuan operasional, itu enggak pernah dihitung," tuturnya. 

Sekali lagi, Jazilul mengingatkan agar pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak membuat aturan yang menyulitkan masyarakat. Apalagi, sampai ada ketidakadilan. 

"Saya belum tau aturan detilnya, tapi tidak boleh ada aturan yang tidak adil," tegas Jazilul. 

Dikutip dari detik.com, akibat sistem PPDB ini banyak siswa menjadi korban, salah satunya adalah siswa bernama Raihan Aqil (15). 

Saat duduk di bangku SMP, Raihan merupakan siswa berprestasi. Gara-gara syarat usia di jalur zonasi PPDB Jakarta, Raihan bukan saja tidak bisa mendaftar ke SMA Negeri pilihannya melainkan ke semua SMA Negeri di zonasinya.

Di jalur zonasi, siswa hanya bisa mendaftar ke sekolah-sekolah yang ada di zonasinya. Ketika jumlah pendaftar melebihi kuota, maka siswa diterima sesuai urutan usia dari yang lebih tua ke lebih muda.

"Soalnya jujur, saya alhamdulillah dapat peringkat 3 besar (di SMP). Tapi nggak dapat sama sekali SMA. (Tiga peringkat besar) Dari 300 orang," kata Raihan saat dihubungi Jumat (26/6).

Usia Raihan saat ini adalah 15 tahun 6 bulan. Dia hanya memiliki selisih 1 bulan dengan usia siswa termuda di sekolah tujuannya.

"(Saya) 15 tahun 6 bulan. Pas saya di hari pertama sudah pada 15 tahun 7 bulan. Ya sudah akhirnya memutuskan nggak daftar aja," tutur Raihan. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID