logo rilis
Trending #BalikinDanaHaji, PKS Ingatkan BPKH: Dana Jamaah Dikelola dengan Amanah
Kontributor
Nailin In Saroh
04 Juni 2020, 20:08 WIB
Trending #BalikinDanaHaji, PKS Ingatkan BPKH: Dana Jamaah Dikelola dengan Amanah
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyayangkan pernyataan Kepala BP Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait dana haji untuk memperkuat rupiah, apapun konteksnya. 

Jazuli menegaskan, soal dana haji sangat lah sensitif bagi umat Islam, terlebih dana yang berasal dari setoran jamaah. Hal ini menurutnya, merupakan amanah yang harus dikelola hanya untuk kepentingan jamaah, dan tidak boleh untuk kepentingan lain.

"Dana calon jamaah haji yang dikelola BPKH mencapai 135 Triliun. Ini dana besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profesionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan jamaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji," ujar Jazuli dalam keterangannya, Kamis (4/6/2020).

Semangat itulah, kata dia, yang ditegaskan dalam reformasi penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji yang undang-undangnya telah disahkan oleh DPR.

"Semangatnya, kita mau dana jamaah ini dikelola dengan amanah sesuai syariah karena ini dana untuk ibadah," tegas Jazuli. 

Kedua, lanjut anggota Komisi I DPR itu, dana haji besar sekali, dan jika dikelola profesional maka manfaatnya besar untuk kepentingan jamaah haji itu sendiri. "Untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas, bahkan bisa mengurangi ongkos haji karena daftar tunggu jamaah yang lama," terang Jazuli.

Mantan Pimpinan Komisi VIII DPR ini juga menegaskan bahwa tidak boleh ada tujuan lain pengelolaan dana haji di luar kepentingan dan manfaat buat jamaah, apalagi untuk penguatan rupiah. 

"BPKH harus mengklarifikasi pernyataan itu jika benar, apapun konteks dan waktu pernyataan itu dibuat, karena publik pasti tidak bisa menerima. Apalagi saya ikuti sudah tranding tagar #balikindanahaji di sosial media. Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola, dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jamaah haji," tutur Jazuli.

Legislator dapil Banten ini berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading apalagi sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji. Sebaliknya, BPKH harus semakin transparan dan akuntabel memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jamaah.

"Inilah sesungguhnya semangat dibentuknya BPKH yang menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jamaah haji," pungkas Jazuli.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID