Tingkat Fatalitas Kasus Lebih Tinggi dari Global, Jokowi Beri Dua Arahan soal COVID-19 - RILIS.ID
Tingkat Fatalitas Kasus Lebih Tinggi dari Global, Jokowi Beri Dua Arahan soal COVID-19
Elvi R
Senin | 03/08/2020 19.30 WIB
Tingkat Fatalitas Kasus Lebih Tinggi dari Global, Jokowi Beri Dua Arahan soal COVID-19
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supartman

RILIS.ID, Jakarta – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan pasien sembuh COVID-19 Senin (3/8/2020) pukul 12.00 WIB bertambah 1.262 orang dan total menjadi 70.237 orang. Sedangkan kasus positif COVID-19 bertambah 1.679 orang sehingga menjadi 113.134 orang.

Adapun kasus kematian COVID-19 bertambah 66 orang sehingga menjadi 5.302 orang. Pandemik COVID-19 melanda 479 kabupaten/kota di seluruh 34 provinsi di Indonesia.

Satuan tugas melaporkan kasus orang dalam pemantauan sebanyak 77.572 orang. Sebanyak 14.728 spesimen diperiksa.

Penambahan kasus sembuh COVID-19 terbanyak di Jawa Timur dengan jumlah 466 orang. Disusul dengan DKI Jakarta dengan jumlah 138 orang, Jawa Tengah dengan 110 orang, dan Kalimantan Selatan dengan 92 orang.

Penambahan kasus pasien meninggal COVID-19 terjadi di Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.

Arahan Presiden Jokowi soal penanganan pandemi COVID-19

Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas yang membahas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Dalam rapat tersebut, Jokowi memberi dua arahan yaitu yang pertama terkait sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.

"Yang pertama, saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID-19. Entah karena kasusnya meningkat atau, terutama menengah atas melihat, karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun menyoroti persentase angka kematian di Indonesia yang lebih tinggi dari angka kematian global.

"Kita tahu sampai kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Selain itu juga case recovery rate di negara kita, data terakhir adalah 61,9 (persen). Ini saya kira juga bagus, terus meningkat angkanya," jelasnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Secara khusus, Jokowi ingin agar sosialisasi tersebut dilakukan secara terfokus dan tidak dilakukan secara sekaligus.

"Saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita. Saya ingin fokus saja, seperti yang saya sampaikan yang lalu, mungkin dalam dua minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti dua minggu berikut kampanye jaga jarak atau cuci tangan misalnya," ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Presiden ingin agar peran ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilibatkan. Menurutnya, jika ibu-ibu PKK siap, maka mereka bisa menjadi cara yang efektif untuk menyosialisasikan protokol kesehatan dari rumah ke rumah.

"Saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker. Urusan perubahan perilaku betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi di TV, di medsos, dan lain-lain secara masif dalam dua minggu ini dengan cara-cara yang berbeda," imbuhnya.

Arahan kedua yaitu terkait pemulihan ekonomi nasional di mana Presiden kembali menyoroti masalah realisasi anggaran di kementerian dan lembaga yang masih minim. Menurut Presiden, dari total Rp695 triliun stimulus untuk penanganan COVID-19, baru 20 persen atau Rp141 triliun yang terealisasi.

"Masih kecil sekali. Penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39 persen, kemudian program UMKM 25 persen. Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya masih gede banget, mungkin 40 persen-an. DIPA saja belum ada, bagaimana mau realisasi?"

Dia menilai hal tersebut disebabkan aura krisis di kementerian dan lembaga tersebut belum tampak sehingga masih terjebak pada pekerjaan harian tanpa mengetahui prioritas apa yang harus dikerjakan. Untuk itu, Jokowi meminta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional agar memerinci urusan tersebut dari setiap menteri terkait.

"Sehingga manajemen krisis ini kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," tandasnya.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID