Tak Terima Tudingan Sri Mulyani, DPRD Minta Pemerintah Pusat Lunasi Utang ke Pemprov DKI - RILIS.ID
Tak Terima Tudingan Sri Mulyani, DPRD Minta Pemerintah Pusat Lunasi Utang ke Pemprov DKI
Nailin In Saroh
Kamis | 07/05/2020 21.00 WIB
Tak Terima Tudingan Sri Mulyani, DPRD Minta Pemerintah Pusat Lunasi Utang ke Pemprov DKI
Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta – DPRD DKI Jakarta tak terima dengan tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos). 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Menkeu Sri Mulyani agar tidak sembarangan membuat pernyataan.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, Pemprov DKI tidak akan punya masalah dengan penyaluran bansos di masa pandemi COVID-19 ini, jika pemerintah pusat melunasi hutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari dana perimbangan ke Pemprov DKI.

“Jangan hanya bisa teriak kalau DKI sudah tak punya anggaran, harusnya piutang DBH Pemprov DKI lunasi dong, jangan cuma separuh yang dibayarkan,” ujar Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2020).

“Satu sisi kewajiban tak dipenuhi sisi lain malah mojokin Pemprov DKI,” sambung Mujiyono.

Mujiyono membeberkan, hingga saat ini, DKI baru menerima Rp 2,6 triliun dari total Rp 5,2 triliun dana bagi hasil yang menjadi hak DKI. Itu pun Rp 2,6 triliun baru dibayarkan 23 April 2020. Padahal seharusnya dilunasi pada 2019.

“Harusnya itu cair di 2019. Makanya APBD DKI kemarin mengalami revisi, awalnya Rp 95 triliun akhirnya menjadi 87 triliun,” jelasnya.

Mujiyono menambahkan, dana perimbangan daerah Rp 5,2 triliun itu harusnya masuk di kuartal I anggaran DKI. Dengan begitu, keuangan DKI seharusnya masih aman.

Namun, kata dia, pemerintah pusat tak kunjung membayarnya, sementara pendapatan di sektor lain terus menurun akibat pandemi COVID-19. Hal inilah yang membuat Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya menyampaikan kepada Sri Mulyani bahwa DKI tak lagi memiliki dana untuk bansos.

Bahkan setengah uang bagi hasil sebesar Rp 2,6 triliun, kata dia, baru diberikan ke Pemprov DKI bulan 23 April kemarin.

“Gimana Pak Anies nggak pusing. Udah pasti pusing lah!,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebab ada sekitar 3,7 juta masyarakat ibu kota yang mendapat bantuan selama pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5/2020).

Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID