logo rilis
Tak Hanya di Kota, COVID-19 Bawa Perlambatan Ekonomi hingga ke Desa
Kontributor
Elvi R
09 April 2020, 14:30 WIB
Tak Hanya di Kota, COVID-19 Bawa Perlambatan Ekonomi hingga ke Desa
Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (1/5/2018), dengan menggunakan VUB Inpari 40. FOTO: Humas Balitbangtan

RILIS.ID, Jakarta— Kepala bidang advokasi Binadesa Nur Hadi mengungkapkan, efek pendemi virus corona (COVID-19) telah masuk ke desa-desa. Perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat kota saja, penduduk desa pun sudah mulai merasa gelisah.

"Beberapa daerah sudah panen sebenarnya, tapi COVID-19 ini menimbulkan dampak pada interaksi pasar karena kebijakan penjarakan sosial," ungkap Nur Hadi kepada rilis.id, Kamis (9/4/2020). 

Dia mengatakan, pemerintah perlu melakukan antisipasi krisis pangan di desa. Karena, tidak ada bantuan yang bersifat langsung ke desa kecuali swakelola dana desa.

"Sejumlah kemudahan seperti peringanan ansuran selama satu tahun sudah ada. Aturan dana desa untuk penanganan COVID-19 juga ada. Tapi, menurut kami yang belum jelas terkait skema antisipasi krisis pangannya," tutur Nuh Hadi.

Nur Hadi menyebut, skema antisipasi krisis pangan harus didesain lebih spesifik. Karena berkurangnya mobilitas manusia untuk bekerja secara drastis, termasuk di sektor petanian akan menggangu produksi pangan.

"Ditambah dengan rantai supplay yang down. Jalur distribusi pangan berkurang. Sementara itu permintaan akan terus meningkat," kata Nur Hadi.

Keadaan ini, menurutnya akan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Kendati demikian, tidak memicu kenaikan harga ditingkat petani, karena lonjakan hanya terjadi pada rantai pasokan tengah dan hulu. 

"Pemenuhan kebutuhan nasional tidak bisa optimal karena proses produksi hingga pascapanen tidak normal. Petani juga takut corona. Tapi, begitu harga naik petani akan kena dampak turunannya," terang Nur Hadi.

Oleh karenanya, Binadesa mengimbau jaringan petani untuk mengatur produksinya. Baik produksi besar dan skala rumahan.

"Produk jangan dijual semya karena desa harus punya skema cadangan pangan desa. Skala rumah tangga juga harus ada," katanya.

Nur Hadi pun berharap pemerintah daerah dan pusat cepat tanggap untuk mengantisipasi lonjakan harga yang radikal. Seperti, segera menetapkan kebijakan pangan dalam kondisi darurat, skema produksi dan suplai. Menghentikan aktivitas ekspor dan impor setidaknya dalam masa krisis. 

"Pemerintah di daerah membuat kebijakan sabuk pengaman sosial terutama dalam hal pemenuhan pangan di daerah. Cadangan pangan daerah diperkuat. Bisa melalui perda dan disambut dengan peraturan di bawahnya hingga perdes untuk penguatan cadangan pangan desa," pungkas Nur Hadi.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID