logo rilis
Susul Jakarta Terapkan PSBB, Bogor sudah Siapkan Voucher Sembako Bantuan Warga
Kontributor
Nailin In Saroh
10 April 2020, 17:00 WIB
Susul Jakarta Terapkan PSBB, Bogor sudah Siapkan Voucher Sembako Bantuan Warga
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Kota Bogor, Jawa Barat, bersiap menyusul DKI Jakarta dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku hari ini, Jumat (10/4/2020). 

Namun untuk waktu pelaksanaan di Kota Hujan, Pemerintah Kota Bogor masih melakukan pendataan terkait dengan jaring pengaman sosial. 

"Seperti jumlah warga yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19," ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Kota Bogor, Jumat (10/4).

Dedie menuturkan, hampir semua kabupaten dan kota sudah memiliki data penduduk miskin dan tidak miskin. Di Kota Bogor sendiri, ada sekitar 71 ribu warga kategori miskin yang selama ini sudah menerima bantuan dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

"Penerima bantuan PKH rata-rata mendapatkan bantuan non-tunai, Rp150.000 sampai Rp200.000, yakni voucher belanja sembako di warung," katanya.

Penduduk miskin di luar penerima bantuan PKH, menurut Dedie, juga mendapatkan kartu sembako atau program beras untuk keluarga sejahtera (rastra).

Karenanya saat ini, Pemerintah Kota Bogor sedang mendata penduduk terdampak ekonomi akibat COVID-19, seperti pekerja lepas, pekerja yang yang diberhentikan atau pekerja yang usahanya menjadi tutup karena COVID-19.

"Pemerintah Kota Bogor telah memberikan alternatif untuk pengamanan jaring sosialnya. Kita lihat nanti pelaksanaannya, Insya Allah lancar," katanya.

Dikutip dari Antara, Dedie A Racim yang mengikuti rapat koordinasi implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah bersama pemerintah pusat yang difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melalui "videoconference" pada Kamis (9/4) malam, juga menyampaikan soal persiapan Kota Bogor menerapkan PSBB.

Tito pada rapat koordinasi itu menjelaskan hal-hal yang harus disiapkan pemerintah daerah terkait jaring pengaman sosial, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB serta sejumlah regulasi lainnya terkait pandemi COVID-19.

Menurut Tito, penyediaan jaring pengaman sosial merupakan bagian dari percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu sehingga pemerintah daerah harus menyiapkannya sebaik mungkin. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID