logo rilis
Sofyan Sitompul, Hakim Agung Senior yang Melek Pembaruan Peradilan
Kontributor
Nailin In Saroh
17 Januari 2021, 10:16 WIB
Sofyan Sitompul, Hakim Agung Senior yang Melek Pembaruan Peradilan

RILIS.ID, Jakarta — Sofyan Sitompul sudah sebelas tahun menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA). Karenanya, ia adalah seorang hakim agung senior yang banyak pengalamannya. 

Bergabung di Kamar Pidana MA membuatnya menangani banyak perkara-perkara yang menarik perhatian public. Misalnya kasus Bank Century, e-KTP dan sebagainya. 

Pengalaman juga menempanya menjadi seorang yang disiplin dalam menyelesaian perkara. Total beban perkara yang ditangani pada 2020 berjumlah 1.746. Semuanya itu telah diputus, sehingga sisa perkara 0.

”Jumlahnya memang banyak tapi semangatnya harus lebih banyak lagi,” ujar Sofyan.

Sepak terjang Sofyan tidak hanya berkaitan dengan putusan, namun juga terlibat aktif dalam sejumlah kebijakan MA maupun mewakili MA dalam seminar dan aktifitas akademik lainnya bersama dengan tokoh hukum dari berbagai latar belakang profesi.

Terbaru, Sofyan ikut membahas dan mengawal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 

”Peradilan secara elektronik tidak dapat dihindari karena telah menjadi kebutuhan masyarakat modern, sekaligus upaya mengejawantahkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,” kata Sofyan. 

Mantan Inspektur Kepegawaian Departemen Hukum dan HAM ini, melanjutkan, prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan itu bukan hanya kata-kata yang ada diangan-angan, tapi harus nyata di depan mata.

”Kata orang Medan, mesti mendarat barang itu! Jadi kalau ada yang bertanya prinsip sederhana bagaimana bentuknya, kita harus bisa jawab dengan praktik,” katanya.

Misalnya, kata dia, daftar gugatan tidak perlu datang ke pengadilan, bayar panjar biaya perkara juga tidak perlu datang ke bank karena cukup gunakan e-court, download putusan cukup klik direktori putusan dan berbagai layanan lainnya.

Demikian pula ”dalam keadaan tertentu” pada saat menangani perkara pidana, misalnya karena jarak, bencana alam, wabah penyakit kita bisa gunakan persidangan secara elektronik. 

”Point pentingnya adalah, kita mau cari wayoutnya, kalau ada yang curiga nanti terdakwa di intimidasi maka sudah kita atur bahwa ruangan tempat terdakwa bersidang harus ada kamera/cctv yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan sehingga keragu-raguan itu hilang dengan sendirinya,” paparnya.

Namun, penting sekali dalam setiap pembahasan kebijakan semuanya mau mendengarkan keluhan, usulan, aspirasi atau pandangan dari para pihak yang berkaitan secara langsung dengan praktik peradilan maupun masyarakat umum yang perduli dengan reformasi peradilan. 

”Tuhan ciptakan dua telinga dan satu mulut itu karena kita mesti lebih banyak mendengar daripada banyak bicara dan setelah itu berbuat dengan menetapkan prioritas secara cepat dan tepat agar dapat menemukan wayout dari segala persoalan dan jangan sampai menumpuk persoalan,” ungkapnya.

Diusia yang tidak muda lagi, Sofyan tetap semangat menggambarkan peran MA di masa lalu, masa kini, dan harapan di masa depan.

Disinggung soal vonis bebas mantan Dirut Pertamina, Sofyan menjawab, jika terdakwa tidak bersalah, maka jangan ragu dibebaskan karena hakim itu harus adil dalam penegakan hukum. 

"Kalau terkait putusan saya tidak mau berkomentar biarlah itu menjadi ranah publik untuk menilainya, tapi pada prinsipnya jika seseorang tidak terbukti bersalah harus dibebaskan," terangnya. 

Sebab, menghukum atau membebaskan itu sama-sama konstitusional. Sehingga, kalau ada hakim takut membebaskan terdakwa karena nanti akan dicurigai, nanti akan di-bully, maka tidak pantas jadi hakim.

”Itu karena telah zalim pada orang lain. Tapi juga jangan ngarang-ngarang alasan, buat membebaskan terdakwa karena itu juga zalim!,” tegasnya. 

Perihal hak para hakim, Sofyan menjelaskan kedudukannya sebagai Ketua I PP IKAHI, IKAHI terus berjuang bersama dengan MA untuk mewujudkan hak-hak para hakim yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan melalui sejumlah diskusi maupun langkah-langkah strategis. 

Hakim agung memiliki kedudukan yang sama dengan hakim MK sehingga mestinya memiliki hak keuangan dan fasilitas yang sama pula. Apalagi, MA merupakan lembaga yang seusia dengan kemerdekaan namun nyatanya sekarang masih terdapat perbedaan. 

Hak dan fasilitas hakim ditingkat pertama dan tingkat banding harusnya juga diperhatikan dan dipenuhi dengan baik, misalnya gaji pokok yang sudah diuji materi bagaimana eksekusinya, tunjangan jabatan yang belum disesuaikan setelah sekian tahun, bentuk jaminan keamanan, pemberian jaminan kesehatan yang mesti dioptimalkan. Negara harus hadir, harus cari wayoutnya.

”Saya sering teringat hadist Nabi yang mengatakan ’sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat maka hendaklah dia menanamnya’. Jadi, pengabdian untuk kemanfaatan banyak orang mesti dilakukan secara terus menerus, tanpa batas. Itu saja!” pungkas Sofyan.(*)


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID