logo rilis
Soal Tarif Naik, Dirut BPJSKes: Kami Pastikan Layanan dan Servis Lebih Baik
Kontributor
Elvi R
01 November 2019, 20:00 WIB
Soal Tarif Naik, Dirut BPJSKes: Kami Pastikan Layanan dan Servis Lebih Baik
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris. FOTO: Antara

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memastikan kenaikan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional juga akan memperbaiki layanan kesehatan yang diberikan menjadi lebih baik.

"Kami akan pastikan manfaat layanan, servis jadi lebih baik," kata Fachmi dalam konferensi pers terkait penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Dilansir dari Antara, Fachmi menerangkan dengan adanya kenaikan iuran menjadi lebih rasional, sesuai nilai aktuaria akan mencegah terjadinya defisit selama lima tahun ke depan.

Dampaknya arus kas keuangan BPJS Kesehatan akan berjalan lancar dan bisa membayar klaim rumah sakit tepat waktu. Arus kas RS yang sehat membuat rumah sakit bisa melakukan perencanaan pembangunan maupun investasi layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

"Kalau ada pertanyaan yang muncul perbaiki dulu kualitas, kami pastikan dengan iuran yang baru ini pelayanan akan lebih baik. Peserta akan puas, karena kita akan melihat obat akan lancar," kata Fachmi.

Dirut BPJS Kesehatan juga memastikan antrean akan bisa diurai dengan sistem antrean daring yang sedang dikembangkan. Selain itu sistem rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga ke tingkat lanjut juga akan meratakan penyebaran pasien tanpa menumpuk di satu RS dan mengakibatkan antrean.

"Kita juga akan pastikan bahwa pelayanan peserta BPJS Kesehatan sebagaimana disebut pelayanan kelas dua itu tidak terjadi, walaupun sampai hari ini tidak banyak terjadi di semua tempat," kata Fachmi.

Dia juga berharap perbaikan layanan yang diberikan di fasilitas kesehatan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak.

"Tentu perbaikan layanan ini harus secara bersama-sama didukung semua pihak kementerian-lembaga, regulator harus berperan sangat penting, kami sendiri sebagai penyelenggara, pemerintah daerah dan manajemen fasilitas kesehatan itu sendiri. Jadi dampak kenaikan iuran dipastikan menjadi meningkatkan layanan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menilai, kenaikan tarif BPJS Kes memicu fenomena kontraproduktif. Hal ini karena jika dilihat dari sisi yang lebih luas kenaikan tarif akan berdampak pada gerakan penurunan kelas dari para anggota BPJS Kes. 

Di samping itu, keputusan BPJS Kes akan memicu tunggakan yang lebih masif, khususnya dari golongan mandiri, yang saat ini tunggakannya mencapai 46 persenan. Jika kedua fenomena itu menguat, maka bisa menggegoroti finansial BPJS Kes secara keseluruhan.

"Dari sisi finansial memang akan menjadi solusi atas defisit BPJS Kesehatan, namun dari sisi lebih luas punya dua aspek kontraproduktif," jelas Tulus.

Menurut Tulus, seharusnya, sebelum menaikkan iuran BPJSKes, pemerintah dan managemen BPJSKes melakukan langkah langkah strategis. Seperti melakukan cleansing data golongan PBI.

"Sebab banyak peserta PBI yang salah sasaran banyak orang mampu yang menjadi anggota PBI," ujar Tulus.

Di kalangan masyarakat, diakuinya, banyak anggota PBI yang diikutkan karena dekat dengan pengurus RT/RW setempat. Jika cleansing data dilakukan secara efektif, maka peserta golongan mandiri kelas III langsung bisa dimasukkan menjadi peserta PBI. Dari sisi status sosial ekonomi golongan mandiri kelas III sangat rentan terhadap kebijakan kenaikan iuran. 

Selain itu BPJS Kes harusnya mendorong agar semua perusahaan menjadi anggota BPJS Kesehatan atau melakukan audit perusahaan yang memanipulasi jumlah karyawannya dalam kepesertaan.

"Sampai detik ini masih lebih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Kes dari pada yang sudah menjadi anggota," katanya.

Selain itu, lanjut Tulus, pemerintah seharusnya mengalokasikan kenaikan cukai rokok secara langsung untuk BPJS Kes. Baru saja Menkeu menaikkan cukai rokok sebesar 25 persen. Kenaikan cukai rokok urgendialokasikan karena dampak eksternalitas negatif rokok, seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan aspek preventif promotif produk yang dikonsumsinya. 

"Jika ketiga point itu dilakukan maka secara ekstrim kenaikan iuran BPJS Kes tidak perlu dilakukan. Atau setidaknya tidak perlu naik sampai 100 persen," jelasnya.

Pasca kenaikan iuran YLKI meminta pemerintah dan managemen BPJS Kes untuk menjamin pelayanan yang lebih prima dan handal. Tidak ada lagi diskriminasi pelayanan terhadap pasien anggota BPJS Kes dan non BPJS Kes, tidak ada lagi faskes rujukan yang menerapkan uang muka untuk pasien opname. 

YLKI juga mendesak pihak faskes, khususnya faskes rujukan untuk meningkatkan pelayanan, dengan cara melakukan inovasi pelayanan di semua lini, baik layanan di IGD, poli klinik dan instalasi farmasi. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID