Soal Pekerja Asing, Fadli Kritik Keras Pemerintah - RILIS.ID
Soal Pekerja Asing, Fadli Kritik Keras Pemerintah

Kamis | 19/04/2018 09.22 WIB
Soal Pekerja Asing, Fadli Kritik Keras Pemerintah
Fadli Zon. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan, di tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja lokal dari gempuran tenaga kerja asing, bukan malah sebaliknya. Pemerintah lebih mengistimewakan tenaga kerja asing

Kritikan Fadli tersebut menanggapi relaksasi aturan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal.

“Kebijakan ini menurut saya salah arah. Waktu kampanye dulu Pak Joko Widodo berjanji menciptakan 10 juta lapangan kerja bagi anak-anak bangsa. Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah terus-menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing,” kata Fadli kepada rilis.id, Kamis (19/4/2018).

Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerjasama internasional lainnya, tanpa ada pelonggaran aturan sekalipun sebenarnya arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan. 

“Nah, pada situasi itu yang sebenarnya kita butuhkan justru adalah bagaimana melindungi tenaga kerja kita sendiri,” sebut dia.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemerintah selama ini ugal-ugalan dalam membuka pasar domestik kita bagi produk-produk luar, kini pasar tenaga kerja juga dibuka untuk orang asing tanpa ada perlindungan berarti. 

"Jika dibandingkan negara ASEAN lain, kita saat ini memang paling tidak protektif terhadap kepentingan nasional. Dalam bidang perdagangan, misalnya, menurut data INDEF tahun 2017, kita hanya memiliki hambatan nontarif sebanyak 272 poin. Padahal, Malaysia dan Thailand saja, masing-masing punya hambatan nontarif sebanyak 313 poin dan 990 poin. Kecilnya jumlah hambatan nontarif di Indonesia menunjukkan buruknya komitmen kita dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri. Pemerintah seharusnya serius melindungi pasar dan industri dalam negeri, karena itu mewakili kepentingan nasional kita,” ujar Fadli.

Celakanya, sesudah pasar kita diberikan secara murah kepada orang lain, kini bursa kerja di tanah air juga hendak diobral kepada orang asing. Bahaya sekali keputusan pemerintah ini.

“Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), per Maret 2018 ada sekitar 126 ribu tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Bayangkan, angka ini melonjak 69,85 persen dibandingkan angka jumlah tenaga kerja asing pada Desember 2016, yang masih 74.813 orang. Sebelum ada Perpres No. 20/2018 saja lonjakannya sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini,” tambah dia.

Masalahnya, sambungnya, itu baru data tenaga kerja legal. Apalagi data tenaga kerja ilegal yang masuk ke Indonesia. Yang jelas, sepanjang tahun 2017 publik sama-sama menyimak kasusnya ada ribuan. 

"Saya yakin jumlah riilnya jauh lebih besar ketimbang yang terungkap di media. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, di sebuah perusahaan nikel tahun lalu ditemukan dari 742 tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di sana, 210 di antaranya tenaga kerja ilegal. Artinya, hampir 30 persennya tenaga kerja ilegal. Menurut data resmi, tenaga kerja asing legal dan ilegal mayoritas memang berasal dari Cina,” tutupnya.

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID