logo rilis
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Pengamat: DPR Jangan Main Semantik
Kontributor

03 Februari 2018, 22:46 WIB
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Pengamat: DPR Jangan Main Semantik
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti (kanan). FOTO: RILIS.ID/Taufiq Saifuddin

RILIS.ID, Jakarta— Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti meminta DPR tidak berapologi untuk melanjutkan pembahasan soal pasal penghinaan presiden.

Bivitri menilai, pasal yang dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu, kata Bivitra, bersifat final and binding.

Dengan begitu, dia melihat tidak ada urgensinya mengajukan kembali pasal yang telah dibatalkan MK.

"Putusan MK itu final dan mengikat. Jadi jangam main-main semantik, tidak bisa dicoba-coba lagi dan terus berargumen bahwa oh itu dulu KUHP yang lama pasal sekian yang dihapus, kalau ini kan baru pasalnya, bukan," kata Bivitri dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2018).

Sebelumnya, MK membatalkan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP lewat putusan MK Nomor 013-022/PUU/IV/2006. Norma yang ditentang kalangan aktivis hukum dan politik kemudian dimasukkan kembali ke dalam RUKUHP.

Hal senada juga diungkap pengamat politik Ray Rangkuti. Ray menjelaskan, putusan MK itu menegaskan bahwa norma tersebut dibatalkan. Dengan mengajukan pasal yang memiliki norma yang sama, Ray menyebut hal itu upaya mendeligitimasi posisi Mahkamah Konstitusi.

"Kalau putusan MK dibatalkan, dibuat lagi undang-undangnya nanti, dibatalkan kan lagi. Jadi buat apa lagi MK itu," tandas Ray. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID