Soal Capres, PPP: Harus WNI Asli - RILIS.ID
Soal Capres, PPP: Harus WNI Asli
RILIS.ID
Selasa | 14/02/2017 13.07 WIB
Soal Capres, PPP: Harus WNI Asli

RILIS.ID, Jakarta— Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menelorkan 19 rekomendasi dalam Mukernas I, yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, 3-5 Oktober 2016. Salah satunya adalah syarat menjadi calon presiden.

PPP mengusulkan agar UUD 1945 menambah syarat bagi capres cawapres, yaitu harus Warga Negara Indonesia (WNI) asli. Mukernas juga mewajibkan PPP mengusung capres muslim. Bedanya dengan rekomendasi capres harus WNI asli yang dijadikan masukan untuk UUD 1945, kewajiban pemimpin muslim ini hanya ditujukan untuk internal PPP.

Berikut bunyi poin nomor 10 rekomendasi mukernas I PPP:

Rencana amandemen konstitusi kelima harus diikhtiarkan dan didudukkan dalam bingkai penegasan komitmen kebangsaan sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers). Amandemen kelima konstitusi harus berorientasi pada koreksi serta penyempurnaan sejumlah substansi yang terdapat di konstitusi politik, konstitusi sosial dan konstitusi ekonomi. Di konstitusi politik, PPP mengusulkan agar ketentuan syarat calon presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 terkait dengan syarat calon presiden:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Preisden dan Wakil Presiden”

diubah dengan rumusan dengan menambah kata "asli" sehingga berbunyi:

"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Preisden dan Wakil Presiden"

Baca Juga: 19 Rekomendasi Mukernas 1 PPP

Erik


Tags
#PPP
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID