Sidang Gugatan Hak Angket, ICW: Jawaban Pemerintah Bela DPR - RILIS.ID
Sidang Gugatan Hak Angket, ICW: Jawaban Pemerintah Bela DPR

Selasa | 29/08/2017 16.21 WIB
Sidang Gugatan Hak Angket, ICW: Jawaban Pemerintah Bela DPR
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Fariz. FOTO: RILIS.ID/Henrikus Setya

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Fariz menilai jawaban pemerintahan dalam sidang gugatan uji materi Hak Angket KPK dianggap membela kewenangan DPR. 

Dalam persidangan, pemerintah yang diwakili Kemenkumham menyatakan bahwa Hak Angket yang dikeluarkan DPR tidak bertentangan dengan UUD 45.

"Jadi pernyataan pemerintah ini serasa jawaban DPR. Karena membela habis kewenangan DPR soal hak angket," katanya kepada rilis.id sesaat setelah selesai persidangan, di Mahkamak Konstitusi, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Seharusnya, lanjut Donald,  pemerintah netral dalam kasus ini dengan menyerahkan seluruhnya kepada keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menilai pengajuan UU MD3 ini. 

"Harusnya jawaban pemerintah normatif saja. Jadi kalau pemerintah mencoba ya, netral kalau memang mau netral," tegasnya. 

Ia berpendapat, jawaban pemerintah dalam sidang angket ini berbeda dengan pernyataan Presiden di sidang paripurna 16 Agustus lalu. 

"Karena pernyataan presiden dengan realitasnya berbeda. Katanya KPK harus diperkuat dan angket itu urusan DPR," imbuhnya. 

Donald melanjutkan harusnya pemerintah menjelaskan ketentuan pasal 79 dan penjelasan pasal 79 ayat 3 UU MD3. Dalam penjelasan pasal 79 itu disebutkan lembaga-lembaga yang termasuk frasa pemerintah sebagai objek angket adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung dan pimpinan lembaga non kementerian. 

"Ternyata KPK itu tidak menjadi objek angket berdasarkan pasal 79 ayat 3 dan penjelasannya diundang-undang," paparnya. 

Namun, lanjut Donald, kalau dianggap pintu masuknya adalah pimpinan lembaga nonkementerian. Ada 30 lembaga nonkementerian berdasarkan Perpres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah nonepartemen. 

"Dari 30 itu KPK tidak termasuk ke dalamnya. Nah kok sekarang jawaban pemerintah berpihak sekali kepada DPR. Makanya saya sebut jawaban pemerintah serasa jawaban DPR bukan jawaban pemerintah itu sendiri," paparnya. 


Tags
#kpk
#uji materi uu md3
#icw
#pansus angket kpk
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID