logo rilis
Sekali Lagi Tentang Pelatihan Online Kartu Prakerja
Kontributor
RILIS.ID
02 Mei 2020, 12:59 WIB
Sekali Lagi Tentang Pelatihan Online Kartu Prakerja

Oleh: Arip Musthopa

Beranjak dari sejumlah respon atas tulisan saya sebelumnya, nampak sejumlah pihak masih belum dapat memahami kenapa mekanisme pelatihan online kartu prakerja saat ini bermasalah. Mari kita bahas satu per satu.

Baca Juga

Pertama, mekanisme sekarang yang melibatkan 8 start up sudah tepat karena, katanya, ini terobosan baru, menggunakan teknologi terkini, dalam menyalurkan dan melaksanakan program pemerintah, sehingga patut diapresiasi. Perihal kata, “terobosan baru” seratus persen saya setuju. Karena baru pertama kali model pelatihan online dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya itu yg saya tahu. 

Tetapi apakah terobosan ini efektif dan efisien? Soal ini saya jawab: tidak. Seratus persen tidak. Kenapa? Karena sistemnya tidak menjamin hanya yang berhak yang dapat menerima. Buktinya? Tulisan dari Agustinus Edy Kristianto, yang viral itu salah satunya. Kompas (30/4/2020) juga pernah mengangkat soal ini. Serta beberapa contoh lain yang bisa kita dengar sebagai cerita dari mulut ke mulut.

Bagaimana dengan efisiensinya? Secara mekanisme, anggaran Rp5,6 triliun untuk 5,6 juta peserta pasti akan habis. Karena setiap peserta diberikan dana Rp1 juta untuk membeli video pelatihan. Tinggal dikalikan saja biaya pembelian video dan jumlah peserta, maka anggaran Rp5,6 triliun dipastikan habis. Dalam pelaksanaannya, bisa saja ada Saldo kalau banyak peserta tersebut memilih pelatihan yang nilainya kurang dari Rp1 juta. Tentu ini dengan catatan tambahan bahwa 8 start up dan Kemenko Perekonomian beritikad penuh mengembalikan sisanya kepada kas negara.

Memang ada mekanisme lain yang lebih efisien? Seperti yang sudah disampaikan dalam tulisan saya sebelumnya, Pemerintah bisa memilih untuk membiayai pembuatan video melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan, menyimpannya di website yang dibuat khusus untuk program ini. Kemudian peserta kartu prakerja dapat menonton atau mengunduh video secara gratis. Dijamin anggaran program bisa dihemat sampai 90% (perhitungannya sudah saya buka dalam tulisan saya sebelumnya). 

Apakah cara ini akan lebih efektif? Saya jawab pasti lebih efektif. Kenapa? Karena Pemerintah yang menerima data pelamar kartu prakerja melalui website tersebut, sekaligus juga yang memiliki data korban PHK dan pengangguran. Dalam mekanisme yang sekarang berlaku, data yang kedua tidak dimiliki oleh 8 start up tersebut. Akibatnya, banyak yang tidak berhak jadi menerima, dan yang berhak jadi tidak menerima.

Dengan mudah pemerintah mengumpulkan data ini karena memiliki otoritas pada instansi/dinas dan asosiasi. Sehingga proses pencocokan dan kontrol atas siapa peserta yang berhak dan tidak berhak menerima akan lebih mudah. 

Kedua, program kartu pra kerja, seperti halnya program Pemerintah pada fitrahnya sejak zaman dahulu dan di seluruh dunia, bersifat non profit oriented sehingga biasanya mekanismenya adalah bantuan, insentif, pelayanan, dll yang sifatnya gratis. Kenapa begitu? Karena negara tidak berbisnis dengan warganegaranya. Negara mengumpulkan dana dari warga negaranya berupa pajak, retribusi, dan pendapatan negara bukan pajak. Dana tersebut dikembalikan kepada warganya berupa layanan, bantuan, dll. Memang ada juga pendapatan negara berupa utang yang dikreasi oleh Pemerintah untuk menutup defisit, namun utang dibayarnya pakai apa? Ya pajak dan lain-lain juga. Tapi di masa depan. Masak dibayar pakai utang lagi!

Nah mekanisme pelatihan online sekarang ini melanggar fitrah tersebut. Maklum namanya juga terobosan! Dibuatlah mekanisme jual-beli dari 8 start up  selaku pelaksana program pemerintah dan juga penjual kepada peserta kartu pra kerja sebagai pembeli yang juga penerima bantuan pemerintah. Di mana uang yang mereka terima dari negara sebanyak Rp1 juta harus dibayarkan kepada 8 start up yang kemudian entah menjadi keuntungan start up sendiri, entah di-profit sharing-kan dengan penyelenggara pelatihan penyedia content/video, atau diantara mereka bersama pihak lainnya. Dari sisi ini, 100 persen mekanisme ini ngawur! Karena program ini menjadi seperti “ngasih makan” atau subsidi kepada 8 start up kk, bukan membantu masyarakat korban PHK dan pengangguran.

Ketiga, dengan mekanisme yang sekarang, program disambut baik oleh masyarakat, buktinya sampai tanggal 29 April 2020 yang mendaftar mencapai 8,6 juta orang. Lebih banyak dari target. Masyarakat tidak mempersoalkannya, kenapa kamu mempersoalkannya? 

Lagi-lagi ini pernyataan dan pertanyaan ngawur. Oke masyarakat antusias, saya setuju pakai banget. Mereka bisa menerima mekanisme yang sekarang. Tapi sekarang saya tanya kamu, “Kalau video digratiskan dan kemudian dana pelatihan yang Rp1 juta/orang dikasih langsung ke peserta melalui transfer ke rekening Bank mereka dan mereka bisa gunakan untuk kebutuhan hidup mereka yang lain, bukan untuk beli video pelatihan, apakah mereka akan lebih antusias atau tidak? Mereka akan lebih antusias dengan cara sekarang atau cara yang saya usulkan? Ayo jawab. Jangan diam aja!”

Itulah namanya keberkahan teknologi. Menimbulkan efisiensi. Hadir untuk memberikan manfaat lebih, bukan menjadi tameng atau alat untuk eksploitasi semaumu. “Makanya jangan jualan video aja. Sesekali baca buku! Mumpung 2 Mei, hari pendidikan nasional. Mentang-mentang generasi milenial, bukan berarti kamu enggak perlu baca buku lagi!” Wallahu a’lam bishshawab




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID