logo rilis
Sarat Intervensi, Pimpinan MPR Nilai UU Ketahanan Keluarga Tidak Perlu
Kontributor
Nailin In Saroh
20 Februari 2020, 21:30 WIB
 Sarat Intervensi, Pimpinan MPR Nilai UU Ketahanan Keluarga Tidak Perlu
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lestari Mordijat menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan Keluarga tidak perlu ada, lantaran sarat intervensi dan terlalu mengatur keluarga.

Menurutnya, perempuan bukan objek yang harus selalu diatur dan mengurus pekerjaan rumah. Ia menegaskan, bahwa di hadapan hukum, semua setara, tidak peduli laki-laki atau perempuan.

"RUU Ketahanan Keluarga semestinya tidak tendensius, RUU itu mengabaikan HAM sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai 'tiyang wingking' (subkoordinat)," kata Lestari Mordijat atau Rerie di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Rerie juga menilai, entitas keluarga tidak perlu diintervensi negara sehingga urusan internal keluarga, pola asuh anak dan peran anggota keluarga bukan wewenang pemerintah.

Dia mencontohkan, dalam RUU itu pemerintah campur tangan dalam urusan internal keluarga seperti dalam Pasal 77 (1) berisi "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena tuntutan pekerjaan".

"Masih banyak persoalan bangsa dan negara yang lebih mendesak untuk diatur, dan persoalan privat tidak perlu diatur oleh negara," pungkas Rerie. 

Sebelumnya, lima anggota DPR mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga yaitu Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani (F-PKS), Ali Taher (F-PAN), Sodik Mudjahid (Fraksi Gerindra), dan Endang Maria Astuti (Fraksi Partai Golkar).

Ali Taher mengatakan usulannya terkait RUU tersebut disebabkan tingginya tingkat persoalan disharmonisasi keluarga di Indonesia.

Anggota Fraksi PAN DPR RI itu menilai diperlukan UU agar persoalan ketahanan keluarga bisa menjadi alternatif pemecahan berbagai persoalan sosial yang dihadapi dalam lingkup keluarga.

"Fakta sosial kita menunjukkan betapa rapuhnya kondisi objektif saat ini dalam dunia perkawinan. Tingkat perceraian rata-rata di tingkat kabupaten/kota tidak kurang dari 150-300 per bulan," kata Ali Taher seperti dikutip dari Antara, Kamis (20/2).

Diberitakan, RUU tentang Ketahanan Keluarga telah berupa draf usulan oleh DPR. Dalam salah satu pasal, misalnya, kamar mandi dan jamban keluarga pun diatur dalam RUU itu. Hal itu terdapat dalam Pasal 36 ayat 4 (c) yang berbunyi "ketersediaan kamar mandi dan jamban keluarga yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual."

Juga tugas suami-istri dipaparkan. Pasal 25 ayat 2 (a),  sebagai kepala keluarga suami bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga. Pasal 25 ayat 2 (b), melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran.

Adapun kewajiban istri  antara lain, Pasal 25 ayat 3 (a), wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; (b) menjaga keutuhan keluarga; serta

(c) memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID