RUU Pemilu, Pemerintah Setujui Penambahan Lima Kursi DPR - RILIS.ID
RUU Pemilu, Pemerintah Setujui Penambahan Lima Kursi DPR

Kamis | 04/05/2017 17.47 WIB
RUU Pemilu, Pemerintah Setujui Penambahan Lima Kursi DPR
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah). FOTO: RILIS.ID/ Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan masih terdapat isu krusial yang belum ada titik temu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu. Salah satunya, usulan penambahan jumlah anggota DPR.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu mengusulkan agar ada penambahan kursi di DPR maupun DPRD provinsi dan kab/kota. Untuk tingkat DPR, Pansus menginginkan penambahan sebanyak 19 kursi.

"Pemerintah baru setuju lima, satu di Kepulauan Riau, satu di Riau, tiga untuk daerah baru Kalimantan Utara," kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Adapun mengenai angka ambang batas Parlemen (parliementary threshold), Pemerintah menginginkan agar ada penambahan angka PT tiap Pemilu.

"Kami ingin tiap tahun ada peningkatan, tapi ada partai yang tetap menginginkan tetap 3,5, ada juga yang di atas lima (persen, red)," katanya.

Sementara, terkait ambang batas pencalonan presiden, Pemerintah tetap mengajukan angka 20-25 persen perolehan Pemilu sebelumnya sebagai pengajuan calon presiden-wakil presiden.

Mengenai wacana e-voting di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, kata Tjahjo, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke penyelenggara Pemilu. Bila KPU memutuskan e-voting pun, Pemerintah mengaku telah siap.

"Pemerintah melalui Kemendagri menyiapkan daftar pemilih untuk pilkada 2018 dan 2019. Seandainya akan e-voting pun datanya siap, tinggal penyelenggaranya siap atau tidak. KPU hanya menginginkan ada proses penghitungan di TPS, detik yang sama sudah masuk ke pusat, saya kira yang penting masyarakat punya hak pilih, suaranya aman, pilihannya aman, tidak sampai ada indikasi-indikasi manipulasi," katanya.

Sedangkan terkait usulan agar uang bagi saksi dianggarkan melalui APBN, Pemerintah melihat hal itu sangat mustahil.

"Kalau saya hitung satu putaran saja bisa Rp10-Rp15 triliun, kalau dua kali, itukan ga mungkin, itu nanti akan ada solusi yang terbaik," papar Tjahjo.

Tjahjo pun berharap dengan sisa poin-poin krusial tersebut, RUU Pemilu dapat disetujui pada Mei 2017, sehingga mulai Juni 2017 proses penahapan pemilu sudah dapat dilaksanakan.

"Revisi UU Pemilu serentak ini mudah-mudahan Mei selesai, karena Juni sudah mulai penahapan, soal masih ada isu krusial mau diputuskan di Pansus, musyawarah atau ada voting di paripurna silakan," pungkasnya.


Tags
#RUU Pemilu
#Tjahjo Kumolo
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID