Rugikan Negara Rp2,7 T, DPR Minta Polri Segara Usut Kasus Pemalsuan Label SNI - RILIS.ID
Rugikan Negara Rp2,7 T, DPR Minta Polri Segara Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Nailin In Saroh
Jumat | 03/07/2020 20.08 WIB
Rugikan Negara Rp2,7 T,  DPR Minta Polri Segara Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta – Anggota DPR menyoroti masalah tidak berjalannya proses hukum di Polda Metro Jaya, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar triliunan rupiah. Pasalnya penyidikan kasus pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 Triliun, seolah dianggap sepele oleh Polda Metro Jaya, lantaran penuntasannya juga tidak transparan.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang jelas terdapat kerugian negara harus diusut oleh aparat hukum, apalagi jika nilainya sangat besar.

"Dugaan tipikor 2,7 triliun bukan angka yang kecil," ujar politisi PKS ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Legislator asal Aceh ini pun meminta pihak kepolisian agar segera melanjutkan proses hukum, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. "Meminta agar kasus dipercepat untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum," tegas Nasir.

Sebelumnya Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, S.H., LL.M mengkritik kasus yang mandeg ini. Menurut Poengky pihak pelapor mengadukan masalah itu ke Irwasda dan Propam. 

"Pelapor kasus pemalsuan dapat melaporkan kepada Irwasda dan Propam selaku pengawas internal Polri, untuk melihat apakah ada yang dilanggar oleh penyidik," kata Poengky kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7)

Poengky mengungkapkan, pentingnya penyidik bersikap profesional. "Terhadap semua kasus pidana yang dilaporkan, diharapkan penyidik profesional dalam menangani. Jika diduga penyidik tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka Pengawas Penyidikan (Wassidik) bertanggungjawab memeriksa hasil penyidikan perkara dan memberikan arahan-arahan kepada penyidik," tuturnya.

Selain itu Poengky menambahkan, para Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana. "Penyidik berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana," pungkas Poengky.

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID