Romli Atmasasmita: Tiga Kelemahan KPK dalam Menetapkan Tersangka Setya Novanto - RILIS.ID
Romli Atmasasmita: Tiga Kelemahan KPK dalam Menetapkan Tersangka Setya Novanto

Selasa | 26/09/2017 16.32 WIB
Romli Atmasasmita: Tiga Kelemahan KPK  dalam Menetapkan Tersangka Setya Novanto
Ahli Hukum Pidana, Romli Atmasasmita. FOTO: unpad.ac.id

RILIS.ID, Jakarta— Ahli Hukum Pidana Romli Atmasasmita menyoroti tiga hal dalam surat dakwaan yang menurutnya sangat lemah dalam penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto kasus KTP-elektronik (KTP-e) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Ia menyebutkan bahwa penetapan tersangka Setya Novanto terkait kasus KTP-elektronik (KTP-e) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah yang tergesa-gesa.

"Walaupun didakwaan mengatakan dia mempengaruhi, menggerakkan. Bahasa mempengaruhi dan menggerakkan itu tidak ada di KUHAP. Tidak ada di Undang-Undang Tipikor," kata Romli seperti dikutip Antara, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Hal tersebut setelah dirinya membaca inti dari dakwaan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto terkait kasus proyek KTP-e.

Menurut dia, kata "mempengaruhi dan "menggerakkan" itu terdapat di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang "trading in influence".

"Jadi masih dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Rangkaian keterangan saksi dijadikan terhubung satu sama lain," kata Romli.

Selain itu, kata dia, dalam dakwaan itu juga tidak jelas terkait kerugian negara dalam kasus Setya Novanto tersebut.

"Kalau korupsi didakwa Pasal 2 subsider Pasal 3 berarti ada kerugian negara berarti ada uang-uang yang berceceran pada Setya Novanto. Itu kan masalahnya," kata dia.

Dalam dakwaan, ia juga mempermasalahkan tidak adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) walaupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada kerugian negara.

"Buat siapa kerugian negaranya, yang jelas buat yang divonis itu. Makanya menurut saya KPK tergesa-gesa," ucap Romli.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda mendengarakan keterangan ahli dari pihak pemohon dalam hal ini Setya Novanto.

Adapun ahli-ahli yang dihadirkan antara lain ahli hukum pidana Romli Atmasasmita, ahli hukum acara pidana Chairul Huda, dan ahli administrasi negara I Gede Pantja Astawa.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Setya Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Tags
#Praperadilan Setya Novanto
#Ahli Hukum Pidana
#Korupsi KTP-e
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID