logo rilis
Putuskan Sepihak Pembatalan Haji 2020, DPR Sesalkan Sikap Fachrul Razi
Kontributor
Nailin In Saroh
03 Juni 2020, 13:00 WIB
Putuskan Sepihak Pembatalan Haji 2020, DPR Sesalkan Sikap Fachrul Razi
Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PAN, Yandri Susanto. Ilustrasi: RILIS.ID/Dendi S.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi VIII DPR RI menyesalkan sikap Menteri Agama Fachrul Razi yang telah mengumumkan penundaan pemberangkatan jemaah Haji Indonesia 2020, Selasa (2/6/2020), tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan parlemen. 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, menilai Menag Fachrul tak memahami tata aturan bernegara dalam mengambil keputusan strategis. "Ada kekeliruan Pak Menteri, harusnya segala sesuatu tentang haji diputuskan bersama DPR," tegas Yandri kepada wartawan yang dimuat Rabu (3/6/2020).

Apalagi, lanjut dia, persoalan haji sangat lah penting sehingga harus diputuskan bersama dengan DPR. Sebab, keputusan tersebut menyangkut hajat umat Islam dan nasib ratusan ribu jemaah. 

"Apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Tapi kalau Pak Menteri begini, saya enggak tahu Pak Menteri ngerti enggak tata aturan bernegara,” ketus Yandri. 

Yandri juga menyebut keputusan Kemenag membatalkan pelaksanaan Haji 2020 telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Seharusnya, kata dia, Kemenag tidak tergesa-gesa dan membaca UU secara seksama. 

“Ada tata aturannya tentang Haji dan Umrah. Jadi Haji dan Umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh Pemerintah. Ya Kemenag baca UU-lah. Jangan grasa-grusu,” kata legislator asal Banten itu mengingatkan.  

Apalagi, sambung Yandri, Arab Saudi belum melaporkan nasib pelaksanaan Haji tahun ini akibat pandemi virus COVID-19. Meskipun, tempat ibadah di Arab Saudi khususnya Mekkah sudah mulai dibuka. 

“Kita kan belum tahu laporan Arab Saudi, bagaimana gimana kalau Arab Saudi tiba-tiba minggu depan membolehkan berangkat jemaah Haji kita, gimana? Berarti kan Pemerintah enggak bertanggung jawab dong,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Karena itu, tambah Yandri, Komisi VIII DPR RI berencana mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi di tengah masa reses untuk membahas keputusan pembatalan Haji pada Kamis (4/6/2020). 

"Karena itu, kita sudah mengagendakan rapat kerja hari Kamis, tanggal 4 Juni pukul 10.00 WIB, atas izin Pimpinan DPR untuk raker dengan Menag," pungkas Yandri.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID