logo rilis
Proposal Pajak Super Progresif
kontributor kontributor
Yudhie Haryono
03 November 2017, 17:45 WIB
Pengamat ekonomi politik, bekerja sebagai Dosen dan Direktur Eksekutif Nusantara Center
Proposal Pajak Super Progresif

APA solusi dari stabilnya tingkat kemiskinan di Indonesia? Pilih presiden genius dan jadilah negara progresif.

Ini sesungguhnya amanat UUD 1945 Pasal 33. Negara progresif memandang bahwa negara dan isi serta potensinya itu untuk semua warganya. Jadi, semuanya untuk membahagiakan warga negara. Dus, negara progresif hadir untuk mengabdi, membela, dan melindungi kepentingan semua warganya, terutama yang cacat, bodoh, miskin, dan terpinggirkan. Bukan negara seperti hari ini, di mana manusia untuk negara, juga bukan warga untuk pasar.

Baca Juga

Di negara progresif, pajaknya beroperasi dengan super progresif (super progresive tax rate structure). Artinya adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang makin naik secara signifikan dengan semakin besarnya jumlah kekayaan. Tentu saja, kenaikan persentase pajak untuk setiap jumlah harta yang dimiliki sebanding dengan prinsip pemerataan dalam arsitektur negara progresif yang mematerialisasikan pemerataan.

Rumusnya ditetapkan setelah harta pertama dengan pengalian setengah harga dan seterusnya. Artinya, setiap warga negara yang memiliki harta kedua (rumah, mobil, tanah, pabrik, deposito, dll.) ia diwajibkan membayar pajak separuh dari harganya. Jika punya yang ketiga, ia wajib bayar pajak seharga barang tersebut. Jika yang keempat, ia wajib bayar pajak satu setengah harga barang tersebut, dst.

Kita sadar bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tak maksimal. Mestinya 11 persen. Tetapi yang terjadi hanya 5,01 persen. Itu pun hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jumlah penduduk miskin juga stabil, 27,77 (10,64 persen) juta orang per Maret 2017. Mestinya tinggal 7 juta saja. Gini rasio juga stabil, 0,393. Mestinya sudah 0,203. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kinerja tim ekonomi makro-mikro tanpa prestasi. Tanpa dentuman. Tanpa ide dan gagasan yang progresif.

Pemerintah sesungguhnya relatif serius memecahkan problem kemiskinan ini. Misalnya dengan program penciptaan dua belas kawasan ekonomi khusus (KEK) dan dua puluh delapan kawasan industri (KI) plus kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Semuanya adalah program penciptaan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi, dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada dasarnya, KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Problemnya, ketiga program itu dimiliki swasta dan konglomerasi yang mendapat kemudahan dan tax amnesty. Akibatnya, warga negara teralienasi; negara tak dapat pajak berarti.

Tanpa kesadaran praktik negara progresif; yang mengharuskan hadirnya presiden genius; kesadaran penguasaan SDA dan industrinya; penguasaan iptek; perealisasian pajak super progresif (empat hal terpenting dalam berbangsa dan bernegara), maka sesungguhnya kita sedang bunuh diri massal dengan cara mengkhianati konstitusi sembari menernak kemiskinan akut.


#Pajak Super Progresif
#Kemiskinan Akut
#Negara Progresif
#Kolom
#Nusantara
#Yudhie Haryono
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID