logo rilis
Primus Inter Pares
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
18 April 2018, 16:46 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Primus Inter Pares
ILUSTRASI: Hafiz

SEORANG pemimpin harus memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat orang lain mau mengikutinya. Dalam konteks kepemimpinan formal, pemimpin memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan dilengkapi dengan perangkat untuk melaksanakannya. Karena itu, ia bisa menggunakan sebagian atau seluruh perangkat yang tersedia itu untuk melakukan rudapaksa agar semua warga benar-benar mau melaksanakannya. Bahkan kebijakan diatur sedemikian rupa, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada toleransi atas siapa pun yang melakukan pelanggaran; pasti dijatuhkan sanksi atasnya. 

Namun, seorang pemimpin baru bisa disebut mencapai prestasi terbaik dalam melaksanakan kepemimpinannya apabila ia mampu membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar mengarahkan kepada kebaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dipercayai dan warga negara benar-benar mau melaksanakannya dengan kesadaran, tanpa paksaan.

Karena itu, pemimpin harus memiliki kecerdasan untuk menangkap nilai-nilai yang dalam dan menjadikannya sebagai terobosan menuju perbaikan atau yang lebih baik. Kecerdasan itu akan menjadi daya imajinasi bagi yang dipimpinnya, sehingga bisa melihat harapan walaupun berada jauh di depan. 

Walaupun demikian, pemimpin juga harus mampu melakukan konsolidasi yang optimal terhadap seluruh sumber daya yang tersedia agar gagasan cemerlang bisa diwujudkan secara efektif dan efisien. Perjalanan yang terlalu panjang untuk mencapai tujuan, bisa menyebabkan kelelahan dan bisa berakhir kepada keputusasaan. Dalam konteks itulah, diperlukan pemimpin yang terbaik di antara yang baik-baik (primus inter pares). Pemimpin dituntut untuk memiliki multi kualitas yang menjadi penopang utama keberhasilan aganda-agenda kepemimpinan.

Di Indonesia terdapat entitas-entitas sosial dan politik yang sebagiannya bahkan juga memiliki sistem kaderisasi organisasi yang sangat baik untuk melahirkan pemimpin yang andal. Ada banyak partai politik, baik yang menjadi kontestan maupun tidak menjadi kontestan Pemilu yang memang secara tegas memiliki tujuan untuk merebut kepemimpinan politik. Tentu ini bisa menjadi sumber utama SDM untuk menjalankan fungsi kepemimpinan. 

Ada juga banyak organisasi sosial keagamaan yang dikenal sebagai kekuatan-kekuatan pembangun negara. Semuanya memiliki mekanisme internal yang menjadi tangga-tangga bagi para anggotanya untuk tampil sebagai pemimpin yang tangguh dengan rekam jejak yang bisa dikatakan cukup bahkan sangat jelas. Dari sinilah mestinya para pemimpin itu muncul. Jangan sampai kepemimpinan politik dibajak oleh siapa pun yang tidak memiliki rekam jejak sebagai pengurus kehidupan “orang banyak”. 

Sejak mekanisme demokrasi Indonesia meninggalkan prinsip demokrasi Pancasila dan lebih tepat disebut dengan demokrasi liberal, bahkan ultraliberal, modal finansial lebih diperhitungkan dibandingkan modal sosial. Jejak pernah mengurus banyak orang terhapus begitu saja dari rekaman karena tertimpa oleh kekuatan pencitraan yang mengabaikan ajaran keikhlasan dan lebih mengandalkan kekuatan finansial. 

Para aktivis organisasi sosial kemasyarakatan yang telah lama bergumul dengan banyak orang, kalah secara mengenaskan oleh para pemburu rente di perusahaan karena memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam aspek finansial. Padahal mengurus negara sesungguhnya lebih mirip dengan mengurus organisasi-organisasi politik dan sosial-keagamaan dibandingkan mengurus perusahaan. Sebab, dalam mengurus negara, orientasi yang dikedepankan adalah membangun manusianya, bukan mendapatkan keuntungan secara finansial untuk kepentingan pribadi atau beberapa gelintir orang. Bahkan menjadi pemimpin bukan untuk mendapatkan pelayanan demi kenikmatan, tetapi sebaliknya kesediaan untuk menanggung penderitaan banyak orang.

Karena itulah, partai politik harus memiliki keteguhan untuk melakukan rekrutmen politik dengan benar-benar memperhatikan rekam jejak dalam mengurus banyak orang. Jika semua partai politik memiliki kesamaan paradigma ini, maka yang akan dikompetisikan adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak yang baik. Jika pun rakyat tidak mendapatkan yang terbaik, mereka tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang buruk. Wallahu a’lam bi al-shawab




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID