Ponpes Kembali Dibuka, DPR: Wajib Terapkan Protokol Kesehatan - RILIS.ID
Ponpes Kembali Dibuka, DPR: Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
Nailin In Saroh
Jumat | 19/06/2020 21.01 WIB
Ponpes Kembali Dibuka, DPR: Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta – Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuka kembali aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren (Ponpes). Asal dengan syarat, Ponpes wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Komisi VIII DPR juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mengelontorkan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun untuk Ponpes. 

“Kami siap bekerja sama dengan pak Menag untuk sama-sama mengawal," ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2020) malam. 

Namun, ponpes dan madrasah yang boleh membuka aktivitasnya hanya yang berada di zona hijau saja. Mengingat persebaran COVID-19 di tanah air masih tinggi, menurutnya, penerapan protokol kesehatan adalah syarat wajib yang harus diterapkan di semua Ponpes. 

"Kami berharap seluruh keluarga besar ponpes tidak menganggap COVID-19 ini sesuatu yang enteng, karena sampai saat ini kasusnya masih tinggi,” imbau Yandri. 

Selain itu, sambung politikus PAN ini, pihaknya juga meminta pemerintah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya guna memfasilitasi pengecekan kesehatan bagi para santri yang akan kembali beraktifitas. 

"Untuk memutus penyebaran di dalam Ponpes, kami berharap Pemerintah dapat memfasilitasi pengecekan kesehatan para santri sebelum mereka kembali melakukan aktifitas di dalam ponpes,” katanya.

Sementara, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, panduan pembelajaran di pesantren dan pendidikan keagamaan lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19.

Ia menjelaskan, pendidikan keagamaan Islam yang berasrama adalah pesantren. Dalam pesantren tersebut terdapat sejumlah satuan pendidikan, yaitu Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Muadalah, Ma’had Aly, Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren Salafiyah, Madrasah/Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Kajian Kitab Kuning (nonformal).

“Selain pesantren, ada juga MDT dan LPQ yang diselenggarakan secara berasrama,” jelasnya. 

Sedangkan, terkait pendidikan Keagamaan untuk Kristen, Katolik dan Buddha juga mengikuti panduan Kementerian Agama.

“Hal sama berlaku juga di Kristen. Ada SDTK, SMPTK, SMTK dan PTKK yang memberlakukan sistem asrama. Untuk Katolik, ada SMAK dan PTK Katolik yang berasrama. Sedangkan yang Buddha, menyelenggarakan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) secara berasrama,”  kata Menag. 

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID