logo rilis
Politisi Baliho
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
18 Juli 2018, 13:57 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Politisi Baliho
ILUSTRASI: Hafiz

DALAM mekanisme demokrasi ultra-liberal sebagaimana yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, popularitas sering dianggap sebagai yang nomor satu. Elektabilitas dirancang sebagai yang selanjutnya. Sebab, mereka sesungguhnya sangat sadar bahwa masyarakat tidak mengenal mereka. Apalagi mengetahui rekam jejak mereka yang bisa dijadikan sebagai preferensi untuk memilih mereka sebagai penyelenggara negara yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan mereka.

Karena itulah, segala cara untuk meningkatkan popularitas dilakukan, termasuk dengan cara-cara yang sangat instan. Iklan yang sebelumnya hampir selalu digunakan untuk memasarkan produk-produk, kini juga digunakan untuk memampang foto-foto politisi narsis. Mereka berpenampilan, atau lebih tepatnya bergaya, seolah menjadi pribadi-pribadi yang hendak disasar sebagai pemilih. Karena itulah, orang yang mengenal secara langsung kepribadian politisi baliho, bisa saja melihat kepribadian yang berbeda antara yang ada dalam kenyataan dengan kepribadian yang coba ditampilkan dalam gambaran. 

Yang terpenting bagi seorang politisi sesungguhnya adalah kemampuan dalam menggerakkan struktur-struktur negara. Kemampuan itu mestinya diuji dengan rekam jejak telah mampu menggerakkan struktur yang dibuat oleh politisi sebelum benar-benar menjadi pejabat negara, misalnya menggerakkan organisasi partai, organisasi sosial, atau organisasi lain yang mengurus banyak orang. 

Melalui struktur-struktur itu pulalah, mereka memiliki basis pemilih yang telah mengenal mereka dengan baik. Dengan demikian, pemilih tidak memilih orang yang hanya terlihat sebagai sosok hebat, padahal sesungguhnya minus kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk mengurus negara. 

Terhadap politisi baliho, masyarakat harus berhati-hati, karena beberapa alasan: Pertama, karakter mereka belum tentu sama dengan apa yang dicitrakan pada gambar di baliho. Mereka bisa nampak sebagai orang yang memiliki sikap santun dengan cara memajang/menayangkan satu-satunya gambar atau video yang diambil ketika bersama dengan anak yatim dan memberikan santunan kepada mereka. 

Padahal dalam kehidupan keseharian, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pelit dan sangat sedikit memiliki kepedulian. Mereka bisa nampak sebagai orang yang memiliki ketegasan dengan mengepalkan tangan, walaupun sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki ketegasan. 

Lebih baik memilih orang-orang yang telah nampak secara nyata memiliki rekam jejak dalam membangun masyarakat. Di samping itu, perkenalan yang dihasilkan dengan hubungan dalam dunia nyata akan lebih memudahkan jika sewaktu-waktu mengajukan aspirasi atau membutuhkan “pertanggungjawaban”.

Kedua, biaya untuk memasang baliho sangat mahal. Tidak menutup kemungkinan biaya pemasangan itu didapatkan dari para kapitalis hitam. Jika mereka benar-benar berkuasa, hampir bisa dipastikan bahwa keberpihakan para politisi baliho itu tidak seperti yang pernah tertulis dalam baliho mereka sendiri, tetapi justru lebih condong kepada para kapitalis yang menjadi penopang pendanaan kampanye. Karena itu, lebih baik menempatkan para politisi yang menggunakan struktur partai dan tidak mengutamakan baliho-baliho untuk menonjolkan diri.
 
Ketiga, yang ekstrem, mereka sesungguhnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat pemilih, karena tidak memiliki gagasan politik yang cerdas dan genuin untuk membangun masyarakat. Karena itu, mereka memilih menggunakan baliho yang tentu saja merupakan hasil karya para konsultan bayaran yang sebelumnya telah melakukan survei apa yang sesungguhnya diinginkan masyarakat. Tampilan politisi yang demikian adalah tampilan palsu yang oleh Bung Karno pernah dikritik sangat keras sebagai politisi salon. 

Agar di masa yang akan datang politisi baliho tidak makin banyak, dan bahkan sebaliknya bisa ditekan, diperlukan aturan yang lebih ketat. Harus diatur sedemikian rupa agar para politisi tidak merusak ruang publik dengan memasang gambar-gambar narsis yang sesungguhnya tidak bermanfaat untuk memberikan informasi yang berkualitas dan memberikan pendidikan politik. 

Aturan sebagaimana dalam Pilkada yang baru terselenggara yang memuat tentang aturan bahwa semua alat sosialisasi pada masa kampanye disediakan oleh hanya penyelenggara Pemilu perlu disempurnakan lagi, agar biaya politik tidak terlalu boros. Sebab, cara-cara boros itu akan menjadi pintu yang sangat luas bagi para kapitalis jahat untuk masuk dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik. 

Jika mereka sudah masuk, maka politik hanya akan menjadi kuda tunggangan mereka untuk mengeruk kekayaan negara. Padahal, implikasinya sangat besar, salah satunya adalah memiskinkan rakyat. Dan itu berkebalikan dengan makna politik sebagai aktivitas untuk menata negara untuk memakmurkan warganya. Wallahu a’lam bi al-shawab. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID