Politisasi Ulama - RILIS.ID
Politisasi Ulama
Mohammad Nasih
Jumat | 17/08/2018 18.02 WIB
Politisasi Ulama
ILUSTRASI: Hafiz

RILIS.ID, – DALAM demokrasi liberal, satu suara sangat dihargai dan memang sangat menentukan kemenangan. Dalam Pemilu Legislatif, elite partai politik berusaha untuk membuat strategi yang bisa membuat partai politik meraih dukungan suara signifikan agar menjadi pemenang, setidaknya memenuhi ambang batas untuk bisa masuk di parlemen (parliamentary treshold). 

Jika sebuah partai politik tidak berhasil masuk ke struktur-struktur kenegaraan, maka keberadaannya bisa dikatakan sama dengan ketiadaannya. Sebab, entitas apa pun di luar struktur kekuasaan yang memiliki kewenangan, sesungguhnya hanya bisa melakukan himbauan, bukan yang menentukan.
 
Demikian pula dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan presiden dan wakil presiden selalu diupayakan merupakan pasangan yang memiliki jangkauan kepada pemilih dalam spektrum yang luas dan bahkan menyeluruh. Elektabilitas calon harus tinggi di kalangan pemilih yang luas tersebut. 

Untuk meraih kemenangan itu, diperlukan figur-figur yang bisa menjadi magnet bagi para pemilih. Di antara yang paling sering dan sejak dulu dijadikan sebagai pengumpul suara (vote getter) adalah ulama. Ulama telah menjadi pengumpul suara sebelum riuh rendah politik para artis. Sebab, ulama dianggap memiliki dukungan massa yang lebih nyata, karena interaksi dan keterlibatan mereka secara langsung dalam masyarakat. 

Ada dua perspektif tentang politisasi ulama. Pertama, politisasi dalam perspektif yang positif. Ulama dilibatkan dalam politik merupakan hal yang positif, apabila mereka di samping diharapkan mendulang suara untuk partai politik, juga memiliki ruang yang luas untuk mengekspresikan ide-ide politik mereka dan juga mewujudkan aspirasi ummat. Untuk bisa mewujudkan ini, partai politik yang melakukannya mestilah partai politik yang memiliki orientasi untuk mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam produk-produk kebijakan politik. 
      
Kedua, politisasi dalam perspektif yang negatif. Ini terjadi apabila ulama hanya dijadikan sebagai pengumpul suara dan tidak ada niat dasar elite partai politik untuk memberikan ruang yang cukup kepada mereka. Dengan kata lain, ulama hanya diperalat untuk menambah suara, agar partai politik yang awalnya diperkirakan kalah jika tidak mengakomodasi ulama menjadi menang. Ulama dalam konteks ini sesungguhnya diletakkan pada posisi yang sangat rendah. Sebab, penentunya adalah orang lain yang memiliki superioritas lebih atas mereka. 

Sesungguhnya kondisi pertama mau pun kedua tetap bisa dimanfaatkan oleh para ulama. Dengan masuk ke dalam struktur politik, mereka memiliki kesempatan untuk mewujudkan politik alokatif. Mereka bisa melakukan upaya transformasi Islam ke dalam kebijakan-kebijakan politik kenegaraan. Walaupun awalnya mereka sekadar dipolitisasi, tetapi ketika sudah di dalam kekuasaan, mereka memiliki daya tawar yang tidak bisa begitu saja diabaikan. 

Inilah yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mengalokasikan semangat moral Islam ke dalam kehidupan politik kenegaraan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan politik yang sebelumnya tidak ramah kepada ajaran dan umat Islam bisa menjadi relatif lebih ramah dan bahkan menjadi Islam sebagai sumber utama pembangunan hukum dan etika politik kenegaraan.

Namun, dalam konteks negara dengan mayoritas warga negaranya beragama Islam, mestinya para ulama mampu membangun konsensus agar yang menjadi pemimpin puncak adalah juga ulama. Dengan demikian, ulama tidak hanya dipolitisasi dan dijadikan sebagai bamper, melainkan benar-benar menjadi penentu utama untuk memastikan alokasi ajaran Islam ke dalam produk politik kenegaraan. 

Jalan untuk keberhasilan membangun konsensus adalah menyingkirkan ego sektoral yang disebabkan oleh perbedaan organisasi sosial keagamaan. Yang sering mengemuka adalah satu kelompok ulama lebih memilih untuk berkoalisi dengan entitas politik yang nyata-nyata memusuhi Islam dibanding bersatu dengan sesama entitas muslim, karena khawatir kelompok lain mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Ini sesungguhnya adalah penyakit sosial yang bahkan dalam konsepsi religius disebut dengan jahiliyah. Kebenaran dan kepentingan umat diabaikan karena dikalahkan oleh orientasi keuntungan material. Ego inilah yang harus segera ditekan agar di masa yang akan datang para ulama tidak hanya dipolitisasi dan dijadikan sebagai “pelengkap penderita”. Wallahu a’lam bi al-shawab.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID