logo rilis
Politik Uang
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
07 Maret 2018, 13:49 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Politik Uang
ILUSTRASI: Hafiz

POLITIK uang merupakan di antara masalah paling dasar dalam proses rekrutmen politik untuk mendapatkan penyelenggara negara atau pemerintahan yang baik. Praktik politik uang telah nyata-nyata menjadi penyebab utama kekuasaan jatuh dan kemudian dikendalikan oleh mereka yang bukan memiliki orientasi untuk memberi pelayanan, tetapi bahkan sebaliknya ingin mengambil dan mendapatkan pelayanan. 

Orang-orang yang sebelumnya telah memiliki rekam jejak melakukan pelayanan bahkan bisa kalah oleh mereka yang tiba-tiba datang dengan membawa uang recehan pada sesaat menjelang pemungutan suara. Mereka tidak hanya melakukan serangan, bahkan juga terjadi serangan yang lebih gencar pada menjelang siang (baca: serangan dhuha).

Selama dua dekade pascareformasi, para kapitalis jahat telah mendapatkan pemahaman baru bahwa sebagian besar pemilih di Indonesia sangat mudah disuap. Bahkan sebagian mereka meniscayakan adanya uang sogokan untuk membuat mereka mau bergerak ke tempat-tempat pemungutan suara. Kerangka berpikir mereka dangkal, yakni bahwa untuk ke TPS, mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Itu berarti mereka harus kehilangan upah mereka dalam sehari. Karena itu, yang mendapatkan dukungan suara mereka, harus memberikan ganti rugi kepada mereka. 

Awalnya, para kapitalis jahat berkongsi dengan politisi jahat untuk menjadi tangan panjang mereka dalam rangka mengendalikan kekuasaan. Namun, para kapitalis jahat itu kemudian berpikir ulang dan berpandangan bahwa kekuasaan bisa mereka kendalikan secara langsung dengan uang yang mereka miliki dengan jumlah pembiayaan yang lebih rendah. 

Kenyataan ini seharusnya menggugah semangat orang-orang yang memiliki niat untuk memperbaiki negara atau setidaknya menyelamatkannya dari kerusakan dan perusakan oleh para kapitalis jahat tersebut. Tentu saja yang diperlukan dalam keadaan yang telah rusak tersebut juga adalah orang-orang yang memiliki segenap sumber daya dalam arti yang seluas-luasanya. Mereka, di samping memiliki wawasan dan pemahaman yang baik untuk membangun negara, juga harus memiliki dukungan pendanaan yang cukup. Sebab, yang mereka hadapi adalah orang-orang yang menjadikan kapital sebagai kekuatan untuk memperebutkan dukungan masyarakat yang belum cerdas secara politik, bahkan memang sengaja dibodohkan dan dibodohi.
  
Dalam situasi dan kondisi yang demikian, uang sesungguhnya ibarat pisau dapur. Jika ia digunakan untuk tujuan yang baik, maka kebaikan yang akan dihasilkan. Demikian pula sebaliknya. Uang bisa bernilai baik dalam politik bila digunakan untuk membiayai program-program yang membangun kesadaran politik masyarakat. Namun, jika uang hanya dibagi-bagi pada sesaat sebelum penyelenggaraan Pemilu, maka uang itu akan berfungsi sebagai sarana pembodohan pemilih. 

Para kapitalis jahat bisa mengemas uang suap untuk mendapatkan dukungan dengan berbagai sebutan, di antara yang paling sering adalah sedekah, zakat, atau hadiah. Padahal ketiganya merupakan istilah yang sangat tidak cocok apabila dilihat dalam konteks niat, waktu, dan penerimanya. 

Sedekah diberikan hanya kepada orang-orang yang memiliki tingkatan sosial lebih rendah, dengan niat hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan para politisi memberikannya karena ingin dipilih, bahkan hampir bisa dipastikan bahwa pahala tidaklah menjadi pertimbangan mereka. 

Zakat bahkan merupakan harta yang wajib dikeluarkan dan itu menjadi hak para penerimanya. Sedangkan hadiah, adalah sesuatu yang diberikan oleh orang dengan status lebih rendah kepada orang yang berstatus lebih tinggi sebagai penghormatan. Dan ketiganya mestinya diberikan kapan saja, tanpa ada pertimbangan menyertai penyelenggaraan Pemilu. 

Walaupun demikian, para politisi yang baik dan ingin melakukan perbaikan tidak bisa berlindung dengan alasan bahwa mereka kalah karena tidak memiliki uang untuk melakukan mobilisasi politik. Bahkan bisa jadi mereka harus memiliki lebih banyak uang dibanding para politisi pragmatis, untuk membiayai program-program pendidikan politik sampai rakyat pemilih memiliki kesadaran untuk melakukan partisipasi politik secara sukarela. 

Politik dalam konteks ini benar-benar menjadi medan jihad yang bisa memberikan implikasi sangat signifikan bagi kelanjutan perbaikan negara. Para politisi yang baik harus mampu berkompetisi dengan para politisi busuk, dan mengalahkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikan struktur-struktur kekuasaan. Segala celah kesempatan mereka harus ditutup rapat-rapat, agar kekuasaan tidak lagi bisa digunakan untuk hanya menguntungkan diri sendiri dan menindas rakyat, juga membangkrutkan negara. 

Berharap kepada penegak hukum dalam suasana politik yang tidak sehat, tentu bagaikan berharap hujan di musim kemarau. Sebab, penegak hukum sesungguhnya juga ditentukan oleh para penguasa. Bahkan prinsip yang harus dijalankan adalah “jika engkau tidak mendapatkan keadilan, maka berikanlah keadilan”. 

Karena itu, yang terpenting adalah benar-benar melakukan usaha-usaha politik dengan mengerahkan segenap harta dan jiwa. Agama yang di dalamnya penuh dengan seruan moral, senantiasa menganjurkan jihad dengan harta dan jiwa, bukan hanya dengan salah satunya saja. Jika pun salah satunya, harta disebut di awal. Wallahu a’lam bi al-shawab. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID