Polemik Bulog dan Kemendag, DPR: Kebijakan Pangan Amburadul - RILIS.ID
Polemik Bulog dan Kemendag, DPR: Kebijakan Pangan Amburadul

Kamis | 20/09/2018 10.40 WIB
Polemik Bulog dan Kemendag, DPR: Kebijakan Pangan Amburadul
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi. FOTO: Dok DPR

RILIS.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan, polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan BULOG bukan yang pertama kalinya.

"Sering konflik kebijakan antar kementerian dan menimbulkan kecurigaan negatif dari publik ada potensi moral hazzard atas importasi beras," kata Viva di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sampai saat ini, sambungnya, pemerintah belum dapat mengendalikan kebijakan pangan. Akibatnya terjadi konflik antar kementrian, amburadulnya data produksi dan konsumsi pangan, dan harga pangan di pasar seringkali fluktuatif.

Karena itu, Pimpinan Komisi IV DPR sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi VI dan pimpinan DPR terkait rapat gabungan komisi beberapa pekan ke depan.

Adapun tujuan Rapat Komisi gabungan yang akan mengundang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Dirut BULOG Budi Waseso untuk menjelaskan pencapaian kinerjanya atas tugas pokoknya. 

"Kementan menjelaskan tentang data produksi pangan (beras), Kemendag melaporkan tentang kebutuhan konsumsi pangan, dan BULOG menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal," katanya.

Tujuan lain dari rapat gabungan komisi tersebut adalah melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Juga menjaga stabilitas harga pangan di pasar agar tidak membebani masyarakat.

"Menghentikan polemik kebijakan pangan dari pemerintah agar kebijakan pangan nasional dapat mendorong ke arah kemandirian dan kedaulatan pangan," tambah politisi PAN itu.

Rapat gabungan komisi tersebut juga untuk menagih janji pmerintah. Amanat pasal 126, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan perlunya mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Ini dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Lembaga ini langsung bertanggungjawab kepada presiden.

"Jika lembaga pangan nasional terbentuk melalui Peraturan Presiden, tentu akan dapat memberi manfaat," ujar dia.

Adapun manfaatnya, kata dia pertama, kelembagaan birokrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pangan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkron sehingga lahir satu pintu kebijakan pangan nasional.

"Kedua, negara hadir untuk melindungi, memberdayakan, dan mensejahterakan petani. Negara mengendalikan harga dan pasokan pangan di pasar," sambungnya.

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID