PKPU dan Perbawaslu Harus Jamin Keselamatan Semua Pihak dalam Pilkada - RILIS.ID
PKPU dan Perbawaslu Harus Jamin Keselamatan Semua Pihak dalam Pilkada
Nailin In Saroh
Senin | 22/06/2020 16.00 WIB
PKPU dan Perbawaslu Harus Jamin Keselamatan Semua Pihak dalam Pilkada
Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, serta Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). 

Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pemilihan dalam kondisi bencana non alam COVID-19, Peraturan Bawaslu tentang penyelenggaraan pengawasan, penanganan laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota lanjutan dalam kondisi bencana non alam.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa, menilai peraturan KPU yang dahulu sudah ditetapkan harus disesuaikan kembali dengan kondisi pandemi COVID-19. Menurutnya, PKPU dan Perbawaslu harus bisa memastikan jaminan keselamatan dan kesehatan baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi.

“Kita pastikan bahwa PKPU dan Peraturan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini bisa memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Karena memang ini adalah pertama kali kita melakukan Pilkada di tengah bencana non alam, yaitu COVID-19,” ujar Saan. 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu meminta agar Anggota Komisi II DPR RI bisa mencermati secara detail Rancangan PKPU dan Perbawaslu itu, bagian mana saja yang belum tercantum untuk memastikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih. 

“Kita juga ingin memastikan bahwa Rancangan PKPU dan Peraturan Bawaslu ditengah kondisi pandemi COVID-19 ini tidak menimbulkan keraguan ditengah masyarakat,” kata Saan.

Selain itu, tambahnya, kualitas dari Pilkada itu sendiri juga tidak akan berkurang walaupun itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Oleh karenanya PKPU ini harus bisa memastikan bahwa kualitas Pilkada dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ini bisa tetap terjamin

“Jangan sampai ketika Pilkada dilakukan di tengah pandemi, tahapan-tahapannya mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah hal-hal yang penting agar keraguan dan kekhawatiran di masyarakat bisa kita jawab. Dan (diharapkan) melalui PKPU dan Perbawaslu ini, kepercayaan terhadap Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang itu bisa mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan prosedur tambahan protokol kesehatan. “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan prosedur tambahan yang mengatur mengenai, kegiatan bertatap muka secara langsung atau yang menimbulkan kontak fisik secara langsung,” terang Arief.

Ia memaparkan juga mengenai kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS; kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan atau perlengkapan secara fisik; dan kegiatan yang dilaksanakan didalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan atau kegiatan lainnya. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID