Perwira Tinggi Polri Pj Gubernur, Pengamat Politik: Dwi Fungsi Polri Format Baru - RILIS.ID
Perwira Tinggi Polri Pj Gubernur, Pengamat Politik: Dwi Fungsi Polri Format Baru

Minggu | 28/01/2018 07.45 WIB
Perwira Tinggi Polri Pj Gubernur, Pengamat Politik: Dwi Fungsi Polri Format Baru
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta – Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, penghapusan dwi-fungsi Polri/TNI adalah amanat Reformasi yang harus dipertahankan.

Oleh sebab itu, Said menentang keras kebijakan Mendagri menunjuk dua orang Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur. 

"Ini tidak bisa dibenarkan," seloroh dia, di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Kalau dipaksakan, lanjutnya, sama saja dengan menghidupkan kembali dwi-fungsi ABRI dalam format baru.

Ia mengungkapkan undang-undang membuka ruang bagi Anggota Kepolisian dan Anggota TNI menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN) membatasi jabatan mana yang boleh diisi Anggota Polri/TNI.

"Jadi tidak semua jabatan ASN, seperti Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi diperuntukkan bagi Pegawai ASN bisa diisi oleh Anggota Polri atau Prajurit TNI," kata dia.

Ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Kalau kita rujuk Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU ASN, diatur bahwa Anggota Polri atau Prajurit TNI hanya diperbolehkan mengisi Jabatan ASN tertentu saja, yaitu jabatan yang ada pada Instansi Pusat, tetapi tak termasuk jabatan pada Instansi Daerah.

"Apa itu Instansi Pusat? Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Pada pos-pos ini lah Anggota Polri dan Prajurit TNI boleh ditempatkan," ungkap dia.

Tetapi penempatan pada Instansi Pusat itu pun tidak bisa dilakukan sesuka hati. Ada asas kepatutan juga diperhatikan.

"Contoh, apakah tepat jika Anggota Polri dan Prajurit TNI ditempatkan di lembaga nonstruktural seperti di Sekretariat Jenderal KPU atau Bawaslu, misalnya? Itu kan saya kira juga kurang tepat," ujar dia.

Jadi, pada Instansi Pusat saja ada rambu-rambu etika yang harus diperhatikan oleh Mendagri, apalagi jika mereka ditempatkan pada Instansi Daerah yang ditutup pintunya oleh UU ASN.

Pengertian Instansi Daerah itu adalah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

"Nah, kalau menduduki jabatan setingkat Sekretaris Daerah atau Sekda saja tidak diperbolehkan oleh UU ASN, apalagi jika Anggota Polri dan Prajurit TNI ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur. Itu kan lebih tidak masuk akal lagi," tegas dia.

Kalau sebelumnya ada Perwira TNI pernah ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur di suatu daerah, misalnya, harus dilihat dulu kondisinya.

Pertama, lanjut dia, bisa saja status Perwiranya sudah tidak aktif lagi alias sudah Purnawirawan.

"Atau yang kedua, bisa saja dia masih berstatus sebagai Perwira aktif, tetapi dia ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur tidak langsung dari organ induknya di lembaga Polri/TNI, melainkan karena posisinya saat itu sudah ditempatkan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendagri, misalnya," pungkas dia.


 

Sumber ANTARA


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID