logo rilis
Perppu Penundaan Pilkada 2020 Terbit, Demokrat: Ini Sudah Ditunggu Seluruh Parpol
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
06 Mei 2020, 09:31 WIB
Perppu Penundaan Pilkada 2020 Terbit, Demokrat: Ini Sudah Ditunggu Seluruh Parpol
Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief bersama Sekretaris Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Partai Demokrat menyambut gembira diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Dengan Perppu itu, diputuskan bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke Desember 2020.

Menurut Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu memang sudah ditunggu-tunggu oleh semua partai politik. 

"Terbitnya Perppu ini sudah ditunggu-tunggu seluruh partai politik untuk adanya kepastian hukum terhadap perubahan waktu dan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak yang sebelumnya telah disepakati bersama pada rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU dan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang disebabkan bencana nonalam pandemi COVID-19," kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2020). 

Kamhar mengungkapkan, keberadaan Perppu ini memberikan relaksasi atau perpanjangan waktu yang memadai untuk mempersiapkan dan menjalankan seluruh tahapan pencalonan calon kepala daerah di Pilkada 2020. 

Apalagi, kata dia, kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsjah baru saja terbentuk pertengahan April lalu. 

"Agar apa yang menjadi target capaian Demokrat pada Pilkada Serentak 2020 dapat tercapai," ujarnya. 

Kamhar kemudian menceritakan apa yang dilakukan oleh Bappilu Demokrat sebelum Perppu tersebut diterbitkan. Kepala Bappilu Andi Arief, kata dia, dengan arahan langsung dari AHY dan Teuku Riefky terus memonitor perkembangan dan dituntut untuk bekerja secara ekstra cepat.

"Sehari setelah masing-masing pengurus dihubungi dan dinyatakan masuk dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat yang bertugas di Bappilu, langsung mengadakan virtual meeting untuk orientasi awal," tuturnya. 

Namun karena penting dan mendesak, Bappilu Demokrat memutuskan untuk melakukan rapat konvensional dengan memperhatikan dan mengikuti protokol COVID-19. Hal itu lantaran tak bisa dikerjakan dan diselesaikan sekadar melalui saluran komunikasi berbasis aplikasi, apalagi sistem keamanan datanya masih menjadi polemik. 

"Semua pengurus menjalani rapid test dan alhamdulillah semuanya negatif, memakai masker, menjaga jarak dan disiapkan hand sanitizer," ungkap Kamhar. 

Pada pekan kedua, lanjut Kamhar, Bappilu telah berhasil menyelesaikan 53 persen sampai tahap surat tugas untuk daerah yang bisa diusung sendiri oleh Demokrat. Menurutnya, kerja cepat itu mendapatkan dukungan penuh dari AHY dan Teuku Riefky. 

Bahkan, kata Kamhar, awal pekan ketiga Surat Edaran DPP Demokrat telah terbit dan terdistribusi langsung ke ketua-ketua DPD dan DPC.

"Sebelum Perppu terbit, Ketum (AHY) selalu mewanti-wanti agar Bappilu harus terus bersiap dangan acuan standar seolah Pilkada tak ada perubahan waktu, karena belum ada pemberitahuan resmi penundaan ke partai politik. Lebih baik kita bekerja ekstra untuk bersiap diri, jangan sampai ketinggalan apalagi kehilangan momentum," tandasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Dengan Perppu itu, Jokowi memutuskan pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke Desember 2020.

Pemungutan suara Pilkada 2020 sendiri awalnya akan digelar pada September 2020. Namun situasi pandemi COVID-19 membuat pelaksanaannya harus ditunda.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID