Pengamat Politik Sebut Polri Terjebak Politik Praktis - RILIS.ID
Pengamat Politik Sebut Polri Terjebak Politik Praktis
Nailin In Saroh
Minggu | 28/01/2018 09.34 WIB
Pengamat Politik Sebut Polri Terjebak Politik Praktis
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta – Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, saat ini Polri terjebak dalam politik praktis. Lebih baik, kepolisian menjadi prajurit aktif sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
 
Hal itu menanggapi rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menempatkan dua perwira tinggi (Pati) Polri, sebagai Penjabat Gubernur di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Kita meminta agar TNI dan Polri netral sebagai prajurit aktif, menjaga trayek (khitah) sebagai prajurit profesional bukan prajurit pretorian atau prajurit kuda besi. Dan bagaimana mungkin perwira tinggi Polri aktif bisa disetarakan dengan pimpinan tinggi madya. Ini terkesan dipaksakan,” kata Pangi, di Jakarta, Minggu (28/1/2018).

Ia menganggap, Mendagri melanggar konstitusi dan mencederai UU Pilkada. Pasalnya, ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif, hanya pejabat pimpinan tinggi madya bisa menjadi Penjabat Gubernur. 

"Mendagri melanggar peraturan dan regulasi yang dibuatnya, dengan menunjuk Pati Polri sebagai Pj Gubernur. Lalu apakah betul tidak ada lagi pejabat karir profesional di Kemendagri dan pejabat tingkat provinsi mengisi posisi tersebut?" tegas Pangi. 

Diketahui, Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, Penjabat Gubernur harus diisi pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dalam negeri atau pemerintah provinsi. 

Selanjutnya, jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada.

Pangi melanjutkan, alasan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa pejabat tinggi pimpinan madya di Kemendagri habis, sangatlah tidak masuk akal. 

“Memang itu hak prerogatif dari Mendagri, namun jangan terkesan pemerintah sesuka diri mengelola negara, dan secara amatiran. Mengelola negara harus berbasis koridor hukum dan sesuai aturan main konstitusi, bukan regulasi yang dilanggar,” jelasnya.

Pangi menegaskan, Mendagri keliru dan tidak common sense. Sebab, Jawa Barat dan Sumatera Utara mendapat prioritas khusus, yakni pejabat eselon kemendagri lah jadi plt di dua daerah provinsi tersebut.

"Apakah tidak mencukupi pejabat eselon di provinsi tersebut? Sekali lagi, apakah betul tidak mencukupi? Mengapa harus pati Polri menjadi Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara?" tukas Pangi.
 

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID