Pengamat: Dimiskinkan Bisa Beri Efek Jera untuk Koruptor - RILIS.ID
Pengamat: Dimiskinkan Bisa Beri Efek Jera untuk Koruptor

Selasa | 24/07/2018 12.47 WIB
Pengamat: Dimiskinkan Bisa Beri Efek Jera untuk Koruptor
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta – Operasi tangkap tangan terhadap Kalapas Sukamiskin menunjukan belum adanya efek jera untuk para koruptor meski sudah di dalam penjara. Untuk itu, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai, perlunya sanksi tambahan yang harus diberikan kepada para narapidana korupsi.

Menurutnya, para koruptor tidak cukup dipenjara saja. Melainkan dipandangnya harus dimiskinkan secara habis. Hal ini dianggapnya akan memberikan efek jera. Di samping itu, mencegah adanya suap jual beli izin dan fasilitas di lapas seperti yang dilakukan terpidana Fahmi Darmawansyah.

Adapun ia menyebut, para koruptor tidak cukup hanya dijerat dengan pasal korupsi. Tetapi juga harus dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Memang sebaiknya UU Tipikor ini dijalankan secara paralel dengan UU TPPU sebagai salah satu upaya efektif untuk pemiskinan koruptor," katanya, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Meskipun KPK sudah menerapkan UU TPPU di beberapa kasus namun seringkali para koruptor kerap menggunakan modus-modus penyamaran aset hingga lintas negara. Oleh karena itu, hal tersebut kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi KPK.

Untuknya, Indriyanto mengusulkan agar Indonesia juga harus segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Indriyanto menyatakan, kehadiran UU Perampasan Aset dapat lebih efektif memiskinkan koruptor karena aset koruptor dapat dirampas tanpa melalui jalur pidana.

"UU Perampasan Aset itu merubah paradigma dari perampasan aset atas dasar putusan kasus pidana menjadi perampasan aset yang berdasar perampasan aset NCB (Non Conviction Base) yaitu penegak hukum dapat melakukan perampasan aset tanpa berperkara pidana atau perampsan aset diduga harta kekayaan berasal dari kejahatan (In Rem). Sementara TPPU sebagai implementasi perampasan aset berbasis adanya putusan (perkara) pidana," katanya.

Sebelumnya pada Sabtu, 21 Juli 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein. Pada kasus ini, KPK baru menetapkan empat tersangka, yaitu Kalapas Sukamiskin, Fahmi, seorang tahanan pendamping, dan asisten kalapas.

Total uang yang diamankan KPK dalam OTT ini sebanyak Rp279.920.000 dan US$1.410. Selain itu ada dua mobil Wahid yang diamankan KPK karena diduga terkait suap. Jenis mobil tersebut adalah Mistubishi Triton Exceed warna hitam dan Mintshubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam.

KPK menduga Fahmi Darmawansyah, suami Inneke Koesherawati menyuap Wahid agar bisa mendapatkan kemudahan untuk keluar-masuk tahanan. Ia juga terlibat dalam hal jual beli fasilitas mewah, jual beli izin keluar masuk tahanan.

Untuk merasakan fasilitas tambahan, narapidana harus merogoh kocek yang dalam. Mereka harus menyetor uang berkisar Rp200-500 juta. 

Editor Elvi R


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID