logo rilis
Pemerintah Resmi Larang Aktivitas FPI
Kontributor

30 Desember 2020, 13:00 WIB
Pemerintah Resmi Larang Aktivitas FPI
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa massa saat tiba di kawasan Petamburan, Jakarta. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta — Pemerintah secara resmi mengumumkan pelarangan aktivitas organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). Pengumuman itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Dengan demikian, kata Mahfud, FPI dilarang melakukan kegiatan apapun. Pihaknya juga akan langsung menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, FPI selama ini kerap melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.

"Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas," ujarnya.

Meski telah bubar, kata Mahfud, FPI masih tetap melakukan kegiatan, termasuk merazia secara sepihak.

"FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ucap Mahfud.

Mahfud menegaskan, FPI kini tidak memiliki legal standing untuk melakukan aktivitas apapun. Maka, Mahfud meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

"Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada," tegasnya.

Mahfud dalam konferensi pers itu didampingi sejumlah petinggi lembaga negara yakni Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID