logo rilis
Pemerintah Lamban Tangani COVID-19, Peran Luhut jadi Sorotan
Kontributor
Nailin In Saroh
05 April 2020, 18:30 WIB
Pemerintah Lamban Tangani COVID-19, Peran Luhut jadi Sorotan
Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan bersama Presiden Joko Widodo. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi IV DPR RI, Fauzi H Amro menyoroti perubahan kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan virus corona dan peran kontroversi Luhut Binsar Panjaitan yang mendadak mengurus penanganan COVID-19. Menurutnya selain lambat, kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan wabah COVID-19, juga plin-plan. 

"Misal, awalnya Presiden Jokowi melarang orang mudik untuk membatasi penyebaran corona. Namun belakangan Luhut bersama Jubir Presiden tiba-tiba meralat kebijakan tersebut dan membolehkan mudik. Kebijakan ini tak sejalan dengan berbagai upaya Pemerintah Daerah membendung atau memutus laju persebaran virus corona,” ujar Fauzi melalui keterangan persnya di Jakarta (5/4/2020).

Fauzi mengatakan, kebijakan membolehkan mudik itu juga tak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Alumnus IPB ini menilai kebijakan PSSB dalam penanganan COVID-19 tak ada kemajuan yang berarti dalam menangkal laju pandemi. Terlebih tak ada larangan bagi pemudik, demikian hal bus-bus dari daerah menuju Jakarta juga masih dibolehkan. 

"Apa yang diatur dalam PSSB seperti kebijakan bekerja di rumah, beribadah di rumah, pembatasan transportasi publik dan larangan berkumpul sebenarnya sudah dan tengah berjalan sekitar tiga pekan diberbagai daerah termasuk di Jakarta. Bahkan inistiaf sejumlah daerah yang melakukan karantina wilayah seperti di Tegal jauh lebih progresif dalam penangan wabah virus COVID-19," kata Fauzi.

Melalui kebijakan PSSB, lanjut dia, Pemerintah Pusat terkesan mau melimpahkan urusan penanganan COVID-19 ke daerah. Pemerintah Pusat, menurutnya, tak mau menerapkan kebijakan karantina wilayah karena tidak siap mensuplai kebutuhan pangan masyarakat sesuai diwajibakan Undang-Undang Karantina.

“Dalam Pedoman PSSB baru dikeluarkan Menteri Kesehatan, ada kewajiban Kepala Daerah memastikan suplai pangan, bila ingin daerahnya ditetapkan dalam status PSSB,” ungkap Legislator Sumatera Selatan.

Seharusnya, tambah politisi Partai Nasdem ini, dalam situasi darurat kesehatan seperti sekarang, Pemerintah Pusat berkewajiban memastikan ketersedian pangan masyarakat yang saat ini ditengah dililit berbagai kesulitan ekonomi. 

Disamping itu, Fauzi menilai lambatnya respon pemerintah pusat terhadap penanganan virus corona baru atau COVID-19, lantaran ada sosok yang sangat begitu berkuasa mengendalikan kabinet. 

Sosok tersebut, kata dia, lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dari pada menyelamatkan rakyat Indonesia dari wabah COVID-19. Bahkan, perannya melebihi kewenangannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo.  

"Sosok itu adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bertindak seolah 'The Real President'," kata Fauzi menandaskan. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID