logo rilis
Pemerintah Disebut Ambil Keuntungan di Balik Konflik Hanura
Kontributor

15 Februari 2018, 15:21 WIB
Pemerintah Disebut Ambil Keuntungan di Balik Konflik Hanura
Hanura. ILUSTRASI: RILID.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta,— Pengamat politik Uni??versitas Airlangga, Suko Widodo, menilai, pemerintah mengambil keuntungan di balik konflik internal partai politik, termasuk Hanura. Sebab, penguasa tak ingin kehilangan kekuasaannya.

Apalagi, imbuhnya, rezim secara sah memiliki otoritas dengan instrumen regulasi maupun infrastruktur negara. Posisi pemerintah kian kuat, mengingat Indonesia menggunakan sistem presidensial.

"Maka, tentu akan mengambil keputusan-keputusan yang melenggangkan kekuasaan," ujarnya kepada rilis.id saat ditanya di Jakarta, Kamis (15/2/2018), terkait terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) untuk DPP Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

Hanura terpecah menjadi dua kubu. Poros Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan kubu Daryatmo yang terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Namun, Menkumham menerbitkan SK untuk kepengurusan OSO yang anyar, di mana posisi Sekretaris Jenderal diisi Herry Lontung Siregar. Dia menggantikan Sarifuddin Sudding yang berada di blok Daryatmo.

Sebenarnya, sangatlah tak etis Menkumham menerbitkan SK Kepengurusan Partai Politik saat pemimpin partainya, dalam hal ini OSO sedang bermasalah. Diduga ada tekanan dari pihak berkuasa.

Sebagai informasi, Herry merupakan kerabat Presiden Joko Widodo. Herry merupakan paman dari suami putri Jokowi Kahiyang Ayu, Bobby Nasution.

Hal tersebut, imbuh Sukowi, sapaannya, sulit untuk "ditaklukan". Dia menganalogikannya dengan peribahasa Jawa, asu gedhe menang kerahe. "Yang punya kekuasaan akan mendominasi," terangnya.

Sukowi melanjutkan, masalah ini terjadi lantaran tiada tata kelola instrumen yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai. Alhasil, praktik yang terjadi terbalik.

"Partai politik seharusnya memberikan otoritas kepada pemerintah. Sekarang tidak. Partai politik dikendalikan pemerintah," tutupnya. Untuk membenahinya, menurut dia, perlu revolusi pranata politik.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID