PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Relaksasi PSBB - RILIS.ID
PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Relaksasi PSBB
Nailin In Saroh
Minggu | 03/05/2020 18.48 WIB
PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Relaksasi PSBB
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, M Nabil Haroen. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Muchamad Nabil Haroen, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya, pemerintah mesti mempertimbangkan secara matang rencana tersebut. 

"Relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang, dengan beberapa pertimbangan strategis," ujar Nabil dalam keterangannya, Minggu (3/5/2020).

Nabil menilai pemerintah juga perlu mengingat kembali tujuan utama pelaksanaan PSBB, yakni untuk menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Memang, kata Nabil, adanya penerapan PSBB di sejumlah wilayah membuat roda perekonomian masyarakat melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Selain itu, muncul pula isu-isu mengenai ketahanan pangan dan penanganan medis di tengah pandemi COVID-19.

Namun menurut dia, permasalahan-permasalahan itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini. "Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis," kata Nabil. 

Apabila nantinya relaksasi PSBB tetap diberlakukan, Nabil meminta pemerintah agar menerapkan aturan ketat terkait pembatasan jarak dan kewajiban penggunaan masker.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengingatkan masyarakat agar tetap mengutamakan kesehatan selama masa pemberlakuan relaksasi PSBB.

"Jadi, warga harus diberitahu bahwa kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan," kata Nabil.

Dalam kesempatan itu, Nabil juga menyinggung tentang mulai banyaknya teori-teori konspirasi yang muncul terkait wabah COVID-19, seperti tudingan bahwa virus corona berasal dari China, Amerika Serikat, Bahkan Yahudi. Menurut dia, penyebaran teori konspirasi semacam itu harus segera dihentikan agar masyarakat tidak terprovokasi.

"Ini harus dihentikan, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi. Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat," demikian Nabil. 

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah sedang memikirkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat penerapan aturan tersebut. 

Pemerintah menilai, bila masyarakat terlalu dikekang dapat menimbulkan stres dan dapat menurunkan imunitas serta membuat tubuh menjadi lemah.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID