logo rilis
Pasal Penghinaan Presiden, Zulkifli Hasan: Kalau Sifatnya Represif Kita Tolak
Kontributor
Budi Prasetyo
08 Februari 2018, 18:18 WIB
Pasal Penghinaan Presiden, Zulkifli Hasan: Kalau Sifatnya Represif Kita Tolak
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menolak pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), jika bersifat mengekang.

"Ini zaman demokrasi, represif tidak ada tempat lagi. Kalau ada Undang-Undang represif PAN akan menolak," kata Zulkifli Hasan di Surabaya, Rabu (7/2/2018).

"Kalau sifatnya UU represif tidak boleh lagi. Zamannya sudah lain, kalau nanti bersifat represif pasti kader akan menolak," tegasnya. 

Zulhas menilai, zaman demokrasi semua warga berhak mengeluarkan pendapatnya. Sehingga, RUU itu dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berpendapat. 

"Enggak boleh lagi, ini zaman demokrasi," pungkasnya. 

Sekadar diketahui, pasal penghinaan presiden dalam pembahasan ditingkat Timus RKUHP, diatur pada pasal 239 ayat (1). Di sana disebutkan, setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp 500 juta).

Sementara ayat (2) menyebut tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Editor: Sukma Alam




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID