logo rilis
New Normal, DPR: Saatnya Pelatihan Tatap Muka untuk Kartu Prakerja
Kontributor
Nailin In Saroh
05 Juni 2020, 14:02 WIB
New Normal, DPR: Saatnya Pelatihan Tatap Muka untuk Kartu Prakerja
Kartu Prakerja. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai sudah saatnya pemerintah kembali ke desain awal pelaksanaan Program Kartu Prakerja yaitu melalui pelatihan offline atau gabungan online dan offline. Seiring dengan rencana pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru. 

Menurutnya, pelatihan tatap muka mempunyai komposisi kurikulum 30 persen teori dan 70 persen praktek. Sehingga sangat tepat untuk memberikan bekal keterampilan bagi pekerja yang dirumahkan. 

"Seperti terkena PHK atau pelaku UMKM yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19," ujar Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (5/6/2020).

Politisi Golkar itu menjelaskan, dalam praktek selama ini, pelatihan tatap muka membutuhkan alokasi waktu rata-rata dua minggu dengan jumlah peserta yang terbatas 16 orang setiap angkatan agar efektif. Namun perlu dirancang ulang terkait biaya pelatihannya.

Dimana besaran biaya pelatihan tatap muka berkisar Rp4 juta perorang, sedangkan untuk insentif dapat diturunkan menjadi Rp300 ribu perbulan selama 3 bulan. 

"Dengan demikian, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami koreksi menjadi sekitar Rp4 juta orang," terang wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Dia mengungkapkan, pelatihan tatap muka akan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berjumlah sekitar 305 dan tersebar di seluruh Indonesia. Dimana 21 BLK milik pusat dan 284 milik Pemda dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang. 

"Tentu harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ucapnya.

Yahya meyakini, dengan mengembalikan ke desain pelatihan tatap muka atau offline seperti desain awal, maka akan meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang selama ini dilaksanakan secara online. Tetapi dalam masa transisi sekarang ini, menurutnya, dapat diterapkan pola mix atau gabungan pelatihan online dan offline.

"Pelatihan online tetap diperlukan terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK-BLK. Pelatihan online juga lebih diminati oleh peserta milenial. Sehingga akan terjadi pembagian peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline," paparnya.

Yahya berharap, penerapan pelatihan offline hendaknya jadi momentum untuk percepatan pemberdayaan BLK yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

"Yang lebih penting, peserta akan mendapatkan ketsrampilan yang benar-benar dapat diterapkan untuk usaha mandiri selama COVID-19 belum hilang tuntas," pungkas Yahya.
 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID