logo rilis
Minta Pemerintah Tahan Diri Pinjam Uang ke IMF dan Bank Dunia, Gerindra: Ini Alternatifnya
Kontributor
Nailin In Saroh
27 Maret 2020, 21:00 WIB
Minta Pemerintah Tahan Diri Pinjam Uang ke IMF dan Bank Dunia, Gerindra: Ini Alternatifnya
Mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat. FOTO: RILIS.ID/Fajar Alim Mutaqin

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan meminta pemerintah tidak menerima pinjaman uang dari Lembaga Dana moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Pinjaman itu disebut sebagai langkah menalangi keuangan negara akibat imbas virus COVID-19. 

Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hendak meminjam dana ke dua lembaga kapitalis tersebut dapat membahayakan Indonesia. Pasalnya, tindakan tersebut hanya akan menjerumuskan negara ke jurang keterpurukan ekonomi.

"IMF terbukti telah mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia saat memberi pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi 1997/1998," ujar Heri dalam keterangannya, Jumat (27/3/2020).

Heri menjelaskan, pengajuan hutang di tengah ketidakpastian pasar global akibat pendemi COVID-19, hanya akan berkonsekuensi pada surat utang negara (SUN). Hal ini membuat SUN yang diterbitkan Indonesia akan sangat mahal biayanya.

Kondisi akibat pendemi ini, menurut Heri, juga menjadi kesempatan bagi fund manager asing untuk memeras institusi negara yang sedang membutuhkan suntikan dana. Dana itu diperlukan saat negara butuh likuiditas dalam jangka pendek mengatasi kebutuhan belanja negara yang mendesak. 

Karena itu, politisi Gerindra ini meminta Menteri Keuangan Indonesia untuk menahan diri menggunakan bantuan IMF Dan World Bank demi menanggulangi COVID-19. 

"Karena Indonesia pada tahap tidak bergantung IMF dan World Bank dan ini menjadi kunci kemandirian kita dan tidak terjebak pada bantuan IMF dan World Bank yang sering mengikat pada kebijakan dan policy ekonomi dan politik Indonesia," jelasnya.

Sebagai alternatif dana, Heri menunjukkan diantaranya Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan anggaran yang selama ini disisihkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan yang diinvestasikan di Surat Utang Negara. Termasuk dana APBN yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan.

Selain itu, pemerintah juga bisa meminjam sebagian dana simpanan milik LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mencapai lebih Rp150 triliun sebagai cadangan darurat oleh negara untuk keperluan mendadak. Dana tersebut memungkinkan untuk dipinjam negara bila diperlukan perlu karena posisi dana tersebut memang tidak sedang digunakan.

Jalan lainnya, lanjut Heri, adalah dengan menggunakan cadangan devisa Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia sekitar US$130 miliar atau setara dengan lebih Rp2.000 triliun bila kurs saat ini Rp16.800 per US$. Karena Bank Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan cadangan devisa untuk operasi moneter menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saja seperti saat ini.

"Pemerintah cukup dengan menerbitkan open end Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dibeli oleh Bank Sentral dan meminta Bank Indonesia membeli SUN tersebut dengan asumsi bunga dibawah 5 persen. Kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai US$20 miliar akan setara dengan Rp336 triliun," papar Heri.

Disamping kebijakan tersebut, Heri mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera melakukan penjajakan kepada negara-negara warga donor untuk menegosiasi penundaan pembayaran utang negara. Sebab, melihat kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengutamakan kesehatan masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap kemanusiaan.

Sebagaimana diketahui, IMF telah menyiapkan dana US$1 triliun untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi virus COVID-19. Adapun Bank Dunia menyiapkan dana US$14 miliar untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara yang juga menghadapi pandemi global ini. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID