logo rilis
Minta KPK Usut Persembunyian Nurhadi, ICW: Mustahil Pelarian Tanpa Bantuan
Kontributor
Nailin In Saroh
02 Juni 2020, 16:30 WIB
Minta KPK Usut Persembunyian Nurhadi, ICW: Mustahil Pelarian Tanpa Bantuan
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) yang buron atas kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung 2011-2016. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut soal persembunyian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyono (RH) yang sempat buron hampir empat bulan. 

ICW bahkan mendesak KPK untuk mengenakan pasal obstruction of justice bagi pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi. 

"Ini dapat digali lebih lanjut oleh KPK menyoal kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang membantu pelarian atau persembunyian keduanya," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Diketahui, Nurhadi dan Rezky telah ditetapkan sebagai buronan oleh KPK sejak Februari lalu. Selama tiga bulan keberadaan keduanya tidak diketahui sebelum akhirnya berhasil ditangkap pada Senin (1/6/2020) malam. 

Sehingga kata Kurnia, mustahil jika pelarian Nurhadi tanpa adanya bantuan dari pihak lain. "Maka dari itu, KPK harus menjerat pihak-pihak tersebut dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice," tegasnya. 

ICW, sambung dia, juga meminta KPK mengembangkan dugaan pencucian uang yang dilakukan Nurhadi berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi sebesar Rp46 miliar yang diterima oleh Nurhadi.

Pasalnya, menurut Kurnia, beredar kabar bahwa Nurhadi memiliki profil kekayaan yang tidak wajar. Sehingga membuka kemungkinan jika uang yang didapatkan yang bersangkutan telah digunakan lebih lanjut untuk berbagai kepentingan pribadi.

"KPK harus menyangka Nurhadi dengan pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," pungkas Kurnia. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID