logo rilis
Menjaga Kualitas Pilkada 
kontributor kontributor
Syamsuddin Radjab
26 Februari 2018, 13:41 WIB
Pengamat hukum dan Direktur Eksekutif Jenggala Center
Menjaga Kualitas Pilkada 
ILUSTRASI: Hafiz

KITA dikejutkan dengan tertangkapnya penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Garut yakni Ketua Panwaslu Heri Hasan Basri dan anggota KPUD Ade Sudrajat, Sabtu (24/2), oleh Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Polri dan Satgasda Polda Jawa Barat serta Polres Garut karena diduga kuat menerima suap berupa uang dan mobil dari seorang calon bupati.

Perilaku penyelenggara pilkada seperti ini jelas menodai nilai kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pilkada yang diharapkan imparsial, adil dan independen dari segala pengaruh yang membuat pelaksanaan pilkada tidak demokratis karena pemihakan penyelenggara. Sanksi berupa pemecatan dan pidana penjara merupakan hukuman layak bagi keduanya.

Dalam catatan DKPP, setidaknya, sepanjang 2018 dalam penyelenggaraan pilkada telah menerima pengaduan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pilkada sudah mencapai 27 kasus. Yang sudah diputus sebanyak 29 kasus dan 41 kasus lainya masih dalam persidangan, kesemuanya terkait dengan kasus pilkada dari pertengahan 2017 hingga Februari 2018. 

Pilkada serentak 2018 bukan hanya calon dan parpol yang harus diwaspadai akan melakukan kecurangan atau pelanggaran pilkada tetapi juga tak kalah pentingnya mengawasi perilaku dan kebijakan penyelenggara pilkada (KPUD dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu) yang menguntungkan pasangan calon lainnya. 

Pilkada kali ini merupakan putaran ketiga, menyusul pilkada serentak terakhir pada September 2020 hasil pilkada 2015 dan November 2024 akan dilangsungkan pilkada serentak nasional berbarengan dengan pilpres, anggota DPR, DPD dan DPRD. 

Pilkada yang dimulai sejak 2005 diera reformasi semestinya makin berkualitas dalam penyelenggaraannya karena permasalahan yang dihadapi cenderung sama dengan menghasilkan pemimpin kepala daerah yang berintegritas, antikorupsi dan fokus pada pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Beberapa Kasus

Kasus pengakuan La Nyalla Mattalitti, seorang bakal calon gubernur Jawa Timur, menghentak publik karena merasa diperas oleh Partai Gerindra setelah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar. La Nyalla juga mengaku telah dimintai pengurus partai DPD I Gerindra Jawa Timur senilai Rp 40 miliar dari total Rp 170 miliar. 

Di Cirebon, Jawa Barat, Siswandi, seorang pensiunan Polri berpangkat Brigadir Jenderal juga gagal melaju ke pencalonan Wali Kota karena tidak mampu memenuhi permintaan sejumlah uang oleh pengurus DPD II PKS sebagai mahar politik. Bernasib sama dengan La Nyalla, Siswandi pun ikut bernyanyi di pelbagai media menyampaikan kekesalannya. 

Demikian pula dalam kasus di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Budi Heriyanto Dalimunthe juga gagal maju sebagai bakal calon Wakil Walikota karena diminta setor mahar politik sebanyak Rp 3 miliar oleh pengurus Partai Golkar dan kasus di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli dan Maryono pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya dari PDI-P batal mencalonkan diri karena dimintai ratusan juta per kursi DPRD. 

Bahkan, gegara mahar politik, Partai Hanura secara mengejutkan tiba-tiba terguncang prahara dengan saling pecat antara kubu Oso dan kubu Sudding. Diduga, uang mahar politik sebesar Rp 200 miliar masuk ke kantong pribadi sang ketua umum melalui Oso securitas. 

Walau sudah didamaikan Wiranto sebagai pendiri dan Dewan Pembina Partai Hanura nampaknya konflik masih terus berlanjut dengan saling lapor ke kepolisian dan gugat ke PTUN yang sedang berlangsung.

Praktik mahar politik dan jual beli rekomendasi hampir dilakukan semua calon dan parpol tetapi semua diam karena risiko hukum bagi keduanya baik pemberi maupun parpol penerima. Hanya calon yang sudah memberi namun gagal direkomendasikan yang kemudian memberanikan diri bicara ke publik.
 
Dalam penanganan kasus diatas, Bawaslu terkesan mengabaikan dengan alasan kendala teknis padahal penataan parpol bersih dan pilkada bersih harus dimulai dari tindakan tegas dan sanksi berat terhadap pelaku dan parpol agar kualitas pilkada terjaga dengan baik.

Menjaga Kualitas

Dibeberapa daerah, aparat kepolisian juga tak kalah gesitnya memanggil dan memeriksa calon kepala daerah terutama calon petahana yang diduga melakukan tindak pidana seperti kasus calon Gubernur Kalimantan Timur yang juga Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, Gubernur petahan yang maju kembali sebagai calon Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Wali Kota Makassar, Dani Pomanto yang juga calon petahana.

Ketiga contoh kepala daerah tersebut diduga kasusnya dipolitisasi menjelang dan saat pelaksanaan pilkada dan menguntungkan pasangan calon lainnya. Padahal Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 melarang penyidik Polri melakukan pemeriksaan terhadap calon peserta pilkada agar tidak dituding bermain politik dan harus netral. Dan yang terpenting menjaga kualitas pilkada tanpa mencampuadukkan antara urusan politik dan penegakan hukum.

Dalam tahap kampnye saat ini, ada tiga hal yang perlu menjadi pusat perhatian agar kualitas pilkada tetap terjaga yaitu: Pertama, kampanye hitam. Tahapan kampanye berupa pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, pemasangan alat peraga dan kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik. Kampanye hitam berupa tuduhan dan fitnah yang dilakukan oleh seseorang atau tim sukses lawan kontestasi dalam pilkada. 

Yang perlu diantisipasi adalah perusakan alat kampanye berupa baliho dan spanduk yang dipasang ditempat-tempat umum yang kadang mengundang konflik antar pendukung. Selain itu, kampanye hitam melalui media sosial atau medsos perlu segera diantisipasi agar dapat dicegah dengan maraknya penyebaran berita hoaks terhadap suatu kejadian atau berita seolah fakta padahal berisi berita bohong yang menguntungkan salah satu pasangan calon. 

Kedua, politik uang (money politics). Praktik politik uang dalam pilkada bukan hal baru dan sudah jamak dilakukan oleh kontestan. Tujuannya tentu saja agar meraih dukungan suara dalam pemilihan kepala daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat pemilih maupun penyelenggara pilkada seperti dalam kasus di Kabupaten Garut.

Politik uang dalam pilkada sejatinya merupakan bukti ketidakpercayaan diri atas kemampuan individu sehingga lebih mengandalkan uang daripada menyakinkan rakyat pemilih melalui program yang akan dilaksanakan. Mereka dipilih bukan karena diandalkan memperjuangkan aspirasi rakyat melainkan memanfaatkan kemiskinan dan kebutuhan pragmatis sesaat masyarakat. 

Ketiga, Mengatasi isu SARA. Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam perhelatan politik sering kali digunakan untuk meraup suara dalam kontestasi elektoral di Pilkada. Penggunaan isu ini memang sangat sensitif dan mudah memancing emosi publik apalagi dengan isu agama. 

Penggunaan isu agama bukan hanya kelompok tertentu, tetapi juga digunakan oleh kelompok politik lainnya yang bertarung dalam pilkada. Kampanye dengan isu agama tidak saja didengungkan di masjid tetapi juga digereja-gereja, pura, vihara dan kelenteng. 

Sebagai alat identifikasi politik dalam sejarah politik Indonesia banyak tumbuh partai politik berdasarkan agama, ras, golongan bahkan suku seperti pendirian Partai Arab Indonesia pada tahun 1934 dan Partai Tionghoa Indonesia tahun 1932 jauh sebelum kemerdekaan tetapi bercita-cita mewujudkan Indonensia satu. Isu SARA harus dimaknai secara positif bahwa perbedaan bukan untuk melakukan pembedaan dan sikap diskriminasi tetapi menyatukan yang berbeda untuk memperkuat persatuan nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai norma dasar dalam berbangsa dan bernegara.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID