logo rilis
Menilik Bung Karno, Berjiwa Republik
kontributor kontributor
Dadang Rhs
21 Oktober 2017, 14:30 WIB
Dewan Guru Institut Publik Inisiatif, Redaktur Senior RILIS.ID
Menilik Bung Karno, Berjiwa Republik

"SAUDARA-saudara sekalian! Sekaranglah telah tiga tahun merdeka, tetapi perjuangan kita belum selesai. Masih banyak rintangan harus kita atasi..." ("Seluruh Nusantara Berjiwa Republik", Amanat Presiden Sukarno, 1948)

Menjadi republik adalah kontrak sosial yang disepakati oleh para pemuka bangsa ini. Pendirian ini mengisyaratkan bahwa negara baru yang bernama Indonesia adalah tempat bagi segenap rakyat. Tempat bagi sesama puak yang mendiami Nusantara untuk mengikat diri dalam kebangsaan Indonesia. Nasionalisme yang terikat oleh hasrat hidup bersama, rasa senasib dan sepenanggungan, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Baca Juga

Amanat Presiden Sukarno dalam peringatan 3 tahun pemerintahan yang ia pimpin adalah evaluasi atas kerja republik baru ini. Semacam kritik otokritik. Suatu upaya untuk melihat kekurangan dengan jujur, sebagai modal kolektif untuk melangkah ke depan.

Presiden Sukarno, dalam teksnya ini, seolah ingin memperjelas konteks kebangsaan Indonesia. Sebuah nasionalisme yang sadar akan situasi geopolitik. Indonesia yang menginsafi tata pergaulan dunia. Sebuah negara demokrasi yang paham akan internasionalisme. "Hidup demokrasi! Hidup Persaudaraan Dunia, yang Indonesia juga ingin menjadi anggota daripadanya!"

Salam penutup dari amanatnya ini merupakan pesan Bung Karno pada Dunia. Bahwa, republik baru ini adalah rumah bagi bangsa beradab. Bangsa yang ingin tegak dalam pergaulan dunia secara terhormat. Bukan kuli dari bangsa-bangsa. Juga bukan bangsa yang minder serta keder. Bukan pula gerombolan komparador yang dengan sukacita menjadi proxy dari korporatokrasi yang ingin menjarah negeri ini.

Indonesia adalah komunitas yang terbayang. Sebuah konsepsi akan ikatan yang diimajinasikan. Bahwa, warga puak-puak yang mendiami kepulauan Nusantara ini memiliki kesamaan nasib. Mempunyai hasrat hidup bersama, dalam ikatan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan universal, dan saling memerdekakan dalam bingkai Republik. Imajinasi ini lantas bersilang tungku dengan "unintended consequences" oleh kekuasaan kolonial. Pemusatan kekuasaan dan penindasan membuat api kebangsaan serta patriotisme menyala di negeri jajahan ini.

Parakitri Simbolon, dalam buku Menjadi Indonesia, menyebutkan tiga faktor yang menanamkan akar-akar kebangsaan Indonesia. "...saling tergantungnya pusat-pusat perekonomian, integrasi kebudayaan, dan kesatuan administrasi politik" (Parakitri Simbolon, 1995).

Akar-akar kebangsaan ini kelak yang mengikat segenap hasrat anak negeri Nusantara untuk kemudian "Menjadi Indonesia". Sebuah kebangsaan yang kini tengah kita lalui bersama. Sebuah komunitas yang akan terus kita bayang kebersamaannya. Waktu yang akan menguji apakah ia akan getas seperti pohon ranggas atau kokoh seperti batu karang.

Menilik lagi amanat Bung Karno, di Yogyakarta saat 3 tahun usia Republik, mungkin dapat menguatkan niat untuk tetap merawat ikatan atas tegaknya republik ini. Bung Karno, dalam amanat ini, memastikan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kebangsaan republik yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 ini. Sebuah bangsa merdeka yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai haluan, "Kekerasan zonder keadilan adalah despotisme. Kekerasan zonder perikemanusiaan adalah barbarisme... Dan—kekerasan untuk kekerasan adalah fasisme."

"Menjadi Indonesia" tentu saja tidaklah mudah. Ia bukan jalan landai. Ada banyak tanjakan terjal, lubang dan jurang di kiri serta kanan jalan. Pendakian ke puncak bisa saja membuat sebagian tak kuat dan menyerah atau menjadi khianat. Ada banyak contoh soal orang-orang yang tak sabar dan memotong jalan, lalu salah arah hingga terjungkal.

"Tetapi kita tidak mengharapkan satu khayalan, seolah-olah jalan kita pendek dan rata. Tanah gelap, sukar dan penuh dengan racun adalah jalan menuju kemerdekaan. Dari kiri dan kanan kita telah mendengar bisikan kawan-kawan yang ragu-ragu. Apakah kita akan meneruskan itu?” Demikian tulis Tan Malaka, dalam risalah “Naar de Republiek Indonesia” (1925). Sebuah catatan penting dari seorang yang dijuluki Bapak Republik Indonesia.

20 Oktober 2017, jalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap berumur 3 tahun. Ada banyak ikhtiar yang layak diapresiasi. Juga, ada pelbagai kritik atas langkah dan kebijakan yang dijalankan oleh kedua pemimpin republik ini. Sejarah tentu akan mencatat. Baik dan buruk. Dengan tinta emas atau tinta merah.

Pujian juga kritik sesungguhnya merupakan dinamika dari perjalanan tiap-tiap pemerintahan. Dua sisi yang saling menggenapi. Kritik adalah cara rasional untuk merawat kewarasan. Dan, pujian selama proporsional adalah energi yang dapat menguatkan pikiran.

"Berhati-hatilah saudara-saudara, berhati-hatilah dalam menciptakan siasat perjuangan saudara-saudara! Jangan tidak ada kesatuan pedoman dan kesesuaian langkah antara kita dengan kita, jangan tidak ada koordinasi dan interordinasi, antara kita dengan kita!" Pesan ini tercatat pada sub-judul "Daerah Republik Tidak Berubah" dalam amanat Presiden Sukarno di tahun 1948.

Membaca ulang beberapa catatan para pemuka awal Republik, seperti Bung Karno dan Tan Malaka, mungkin dapat menyegarkan ingatan kita atas "mission sacre" republik merdeka ini. Sebuah bangsa merdeka, demokratis, juga sekaligus bangsa yang bersungguh-sungguh memuliakan kemanusiaan.

Tentu saja, seperti pesan Bung Karno, agar tak tersasar dan tetap seiring jalan, dalam menjalani hidup bersama, bangsa ini memerlukan kesesuaian langkah dan kesatuan pedoman. Alhasil, daulat rakyat adalah yang utama. Semoga.


#Bung Karno
#Republik Indonesia
#Kolom
#Merdeka
#Dadang Rhs
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID