logo rilis
Mengkritik atau Menghina?
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
07 Februari 2018, 15:18 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Mengkritik atau Menghina?
ILUSTRASI: Hafiz

DI antara konsekuensi membangun negara republik adalah akomodasi kepentingan umum/bersama, sebagaimana makna dasarnya, res berarti kepentingan dan publica berarti bersama. Karena itu, dalam sistem demokrasi, secara teoritik, partisipasi publik dibuka seluas-luasnya agar semua orang bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan kepada pembuat kebijakan. 

Pengambil kebijakan, haruslah pandai-pandai mengenali dan menangkap kepentingan bersama dan menjadikannya sebagai bahan untuk membangun kebijakan publik. Pengambil kebijakan haruslah memiliki pandangan filosofis yang dalam, sehingga mampu membedakan mana keinginan yang merupakan kebenaran/kebaikan dan mana kepentingan yang justru akan menjerumuskan negara ke dalam kerusakan. 

Lepas dari benar dan salah menurut ukuran tertentu, jika ada pihak, baik individu maupun kelompok yang merasa bahwa kepentingan mereka tidak terakomodasi, atau bahkan benar-benar jelas terabaikan, maka pihak tersebut memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pengambil kebijakan. Penyampaian aspirasi bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, bisa saran (baca: nasihat), bisa juga kritik. 

Saran dan kritik bisa dilakukan oleh orang lain yang memiliki kemampuan melakukan advokasi, karena sangat bisa jadi mereka yang terpinggirkan tidak memiliki akses kepada pengambil kebijakan. Saran tidak selalu dianggap sebagai hal positif. Namun, kritik sering dianggap negatif. Padahal keduanya memiliki tujuan untuk menjaga agar penguasa tidak meneruskan sikap yang abai atau bahkan nyata-nyata salah. Singkatnya, kritik memiliki orientasi yang baik, yakni melakukan perbaikan kebijakan publik.

Kritik sangat berbeda dengan penghinaan, karena tidak memiliki orientasi untuk perbaikan, tetapi memang untuk merendahkan dan menjatuhkan tanpa didasarkan kepada fakta yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja dengan sistem politik. Dalam banyak paradigma, di berbagai negara, keduanya sangat nampak dan terasa berbeda. Dalam bahasa Inggris misalnya, mengkritik adalah to criticize; sedangkan menghina adalah to insult.  Karena itu, yang pertama haruslah dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan seharusnya. Sedangkan yang kedua, jangan sampai terjadi. Jangankan kepada pengambil kebijakan publik atau bahkan kepada kepala negara, kepada rakyat jelata pun tidak boleh terjadi. Semua orang mendapatkan perlindungan hukum untuk terbebas dari segala bentuk penistaan.  

Para pengambil kebijakan mestinya memahami bahwa kritik sesungguhnya adalah gizi bagi perbaikan tatanan politik agar politik benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama (common good), bukan sekadar kepuasan segelintir orang untuk menikmati kekuasaan dengan segala fasilitasnya. Dengan menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden misalnya, maka kecenderungan untuk membela penguasa akan lebih kuat. 

Bahkan tanpa adanya pasal itu pun, penguasa lebih memiliki akses untuk melakukan tekanan terhadap penegak hukum, walaupun sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Baik penguasa melakukan tekanan terhadap penegak hukum, maupun penegak hukum ingin mengambil hati penguasa di rumpun kekuasaan yang lain, keduanya sama-sama tidak boleh terjadi. 

Jika dalam sebuah kritik, substansinya tidak ditangkap dengan baik dan justru lebih terfokus kepada cara yang terbuka untuk diperdebatkan karena standar etika dan moral yang sangat longgar, maka demokrasi sesungguhnya telah mati. Tidak ada lagi respublika. Yang ada adalah kepentingan penguasa. Yang akan berjalan kemudian adalah otoritarianisme dengan wajahnya yang berbeda. Wallahu a’lam bi al-shawab




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID