logo rilis
Menghayati Kemajemukan Merawat Kohesivitas Sosial
kontributor kontributor
R. Siti Zuhro
15 Desember 2017, 18:03 WIB
Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Menghayati Kemajemukan Merawat Kohesivitas Sosial

INDONESIA adalah negara paling majemuk di dunia. Ada 1340 suku bangsa di Indonesia. Sejak lama, masyarakat hidup berdampingan, tanpa terpengaruh oleh masing-masing agama.

Masyarakat Indonesia sejatinya santun dan toleran. Umat Islamnya moderat. Hubungan antaragama dan suku relatif baik. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa hubungannya selalu berlangsung damai. Konflik antara suku Dayak dan Madura, misalnya pernah terjadi di Sampit tahun 2001. Contoh faktual juga terjadi beberapa hari yang lalu ketika ustadz Abdul Somad ditolak oleh Ormas di Bali.

Baca Juga

Sejak awal kemerdekaan, demokrasi Indonesia selalu diwarnai oleh persoalan hubungan yang dinamis dan seolah tak kunjung padam antara agama dan negara.

Perdebatan keras, khususnya, terjadi dalam BPUPKI berkenaan dengan cara pandang hubungan antata Islam dan negara yang melahirkan gentlement agreement di antara para pendukung paham nasionalis dan Islam yang dikenal sebagai Djakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Tetapi, sebagaimana diketahui, demi mempertahankan NKRI dari dampak negatif bila kata syariat Islam dalam Piagan Jakarta itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara, kelompok Islam akhirnya legowo menarik kembali Piagam Jakarta.

Adalah jelas bahwa kemajemukan itu fitrah. Kemajemukan itu kekuatan. Tanpa kemajemukan tak ada Indonesia.

Keislaman dan keindonesiaan tidak bertentangan dan tidak perlu dibenturkan. Karena jauh sebelum merdeka, nilai-nilai Islam bisa hidup dan berkembang. Tata nilai Islam telah mewarnai budaya Indonesia tanpa terikat oleh bentuk negara.

Penjajahan ratusan tahun terjadi karena kejumudan (kebekuan). Kemajuan Islam dan kemakmuran bangsa akan terjadi bila nilai-nilai Islam menjadi pegangan hidup utama, seperti kerja keras, toleran, istiqomah (konsisten) dan tawadhu (rendah hati).

Di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia berada dalam pusaran perang asimetris dengan neokapitalisme dan imperialisme. Gempuran telah mempengaruhi watak dan sikap umat Islam, termasuk dalam hubungan dengan pemerintah, antarumat beragama dan antarsesama Muslim.

Sejauh ini Indonesia nyaris belum pernah mengalami konflik horisontal antarsuku, agama, dan ras karena masalah agama. Konflik sosial yang pernah terjadi seperti di Poso, pemicunya bukan karena agama, melainkan karena faktor ekonomi, yaitu ketimpangan antara penduduk penetap/asli dan pendatang.

Ketimpangan ekonomi menjadi sumber masalah utama yang dapat mempertaruhkan keberlangsungan NKRI. Menurut BPS, Indonesia berada di dalam golongan negara berpendapatan menengah bawah. Pendapatan perkapita Indonesia Rp. 47,96 juta per tahun atau sekitar US $3.605.06.

Dari tahun ke tahun, ekonomi Indonesia tumbuh dan jumlah penduduk miskin turun, tapi pertumbuhan dan penurunannya belum signifikan.

Data BPS tahun 2017 menunjukkan, bahwa ada 27,7 juta (10,64% dari total penduduk Indonesia) mengalami kemiskinan absolut.

Meskipun terjadi penurunan kemiskinan dalam 20 tahun terakhir, UNDP mencatat sekitar 140 juta penduduk Indonesia hidup dengan biaya kurang dari Rp.20.000 per hari, dan 19,4 juta penduduk menderita gizi buruk.

Masalah yang cukup menggelisahkan Indonesia adalah isu ketimpangan ekonomi. Menurut laporan Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), tingkat ketimpangan rakyat Indonesia berada pada posisi keenam terburuk di dunia.

Sekitar 1% orang terkaya Indonesia menguasai 49% total kekayaan tahun 2016, dan 10% orang terkaya menguasai 77% total kekayaan nasional.

Disparitas yang tinggi juga terjadi antardaerah. Hingga saat ini pembangunan terkonsentrasi di Jawa. Besarnya tingkat ketimpangan tersebut, pada akhirnya cukup mengganggu hubungan sosial di Indonesia. Hal ini mengancam kohesivitas sosial kita dan juga memunculkan kekecewaan, ketidakpuasan sehingga mendorong lahirnya kelompok garis keras dan separatisme.

Ketimpangan tersebut sejatinya merupakan persoalan kelas sosial yakni antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah.

Bagi Umat Islam, salah satu cara mengatasi keterbelakangan Indonesia harus dilakukan dengan kembali ke Pancasila karena sila-sila Pancasila sesungguhnya Islami.

Pancasila adalah jawaban bagi kemajemukan bangsa, jawaban untuk  memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi serta jawaban untuk mewujudkan cita-cita bernegara.

Sila Ketuhanan merupakan dasar moralitas dan spiritualitas keagamaan sebagai simpul atau perekat sila-sila lainnya. Ia merupakan dasar moralitas publik yang berfungsi sebagai fondasi etos dan etika.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut pentingnya budi pekerti/akhlak dalam pergaulan. Sila kemanusiaan menuntut komitmen kemanusiaan universal yang melindungi hak-hak hidup manusia dan menjadi fondasi pemberadaban manusia.

Sila persatuan merupakan pengakuan adanya kebhinekaan. Sila ini menuntut pentingnya solidaritas, gotong royong, toleransi dan perasaan senasib dan sepenanggungan.

Sila kelima menekankan pentingnya sosialisme yang berdasarkan semangat kekeluargaan tanpa mengesampingkan kebebasan kreatif individu.

Sebagai rangkaian dari sila ke-4 dan ke-5 merupakan tujuan bernegara, yakni untuk mewujudkan masyarajat yang bahagia (adil dan makmur).

Problem Pancasila adalah terletak pada surplus ucapan, tapi minus implementasi (berhenti sebagai retorika).

Dalam ekonomi yang menonjol kapitalis liberal, bukan ekonomi kerakyatan.

Salah satu masalah akut yang menghambat percepatan pemerataan adalah korupsi dan tingginya angka kebocoran uang negara. Di era reformasi, korupsi cenderung makin meluas ke daerah-daerah.

Rakyat Indonesia memerlukan panutan yang merefleksikan pola hidup sederhana, tidak aji mumpung, yaitu sosok-sosok yang bisa dijadikan contoh mata air keteladanan, yang belakangan ini semakin kering di era digitalisasi.

Sebagai bangsa yang majemuk, nasib NKRI sangat rentan. Yang membuatnya rentan adalah ketika pemerintah tidak bertindak secara adil, khususnya dalam melindungi hak hidup ekonomi rakyat. Dalam satu hal, merawat kemajemukan adalah pula merawat keadilan ekonomi.


#Bernas
#Siti Zuhro
#Kemajemukan
#Kohesivitas Sosial
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID