Mendagri Buka Peluang Pemekaran Papua - RILIS.ID
Mendagri Buka Peluang Pemekaran Papua
Nailin In Saroh
Selasa | 15/10/2019 14.14 WIB
Mendagri Buka Peluang Pemekaran Papua
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka peluang pemekaran kembali Papua dengan menambah jumlah provinsi yang ada. Dimana saat ini ada dua provinsi di Pulau Papua yaitu Papua dan Papua barat.

Tjahjo menyebut Papua mendapat hak istimewa untuk pemekaran wilayah sementara moratarium pemekaran wilayah yang berlaku sejak 2014 belum dicabut.

"Mohon maaf, saya hari ini memberikan moratorium, dihapuskan 314 daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten / kota. Lebih lanjut ada putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan lagi provinsi di Papua," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Tjahjo mengungkapkan, sebenarnya banyak yang meminta pemekaran wilayah. Diantaranya Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, pemecahan Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, Provinsi Nias, dan Provinsi Cirebon.

Namun, lanjutnya, pemerintah masih memilah pemekaran yang memberi kesan baik bagi masyarakat. Sebab, kata Tjahjo, hanya 23 persen daerah pemekaran yang berhasil sejak 1999.

"Kebijakan Pak Jokowi jelas membangun hubungan yang diatur pemerintah pusat dan daerah yang harus lebih efektif, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan otonomi daerah," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, pihaknya menampung aspirasi pembentukan wilayah Papua dan Papua Barat. 

"Sebetulnya sudah ada dasar hukum Undang-undang 45 dulu di dalamnya ada empat provinsi di dalamnya. Cuman tidak terlaksana dulu karena tidak ada kesepakatan antara DPRD dengan gubernur," jelas dia.

Namun, untuk tindak lanjut mengabulkan pemekaran wilayah harus ada arahan dari Presiden terlebih dahulu. Di sisi lain, kata Akmal, Kemendagri terus melakukan evaluasi internal setiap tahun secara komprehensif yang dapat menjadi masukan untuk Mendagri dan Menko Polhukam.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID