Menaker: Pemerintah Terus Genjot Mutu SDM Pekerja - RILIS.ID
Menaker: Pemerintah Terus Genjot Mutu SDM Pekerja
Elvi R
Kamis | 30/08/2018 10.00 WIB
Menaker: Pemerintah Terus Genjot Mutu SDM Pekerja
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan SDM dinilainya sebagai langkah efektif karena mampu memutus mata rantai kesenjangan keterampilan, yang mana akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Agar kesejahteraan masyarakat meningkat maka harus mengeluarkannya dari lingkaran setan kemiskinan," kata Menaker Hanif, di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Saat ini kondisi ketimpangan keterampilan dan kompetensi kerja dipengaruhi oleh kondisi angkatan kerja Indonesia yang didominasi masyarakat berpendidikan menengah ke bawah (SD-SMP).

Berdasarkan data BPS, 58 persen dari 133 juta jumlah angkatan kerja saat ini berasal dari lulusan SD-SMP. Angka tersebut menjadi tantangan, karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi tahun 2035 nanti.

"Usia angka produktif akan meningkat bisa mencapai 70 persen. Kalau 70 persen ini berasal dari lulusan SD-SMP, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daya saing kita, " kata dia.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) sendiri mendorong peningkatan kompetensi SDM Indonesia melalui berbagai program. Seperti pelatihan vokasi di BLK, pemagangan di dalam dan di luar negeri, BLK Komunitas, dan program-program peningkatan kompetensi lainnya.

"Kami pun mendukung langkah-langkah tersebut melalui memberi keterampilan, meningkatkan keterampilan, dan memberikan keterampilan baru," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menargetkan 2019 untuk fokus pada pembangunan SDM. Pada APBN 2019 mendatang, pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk pengembangan SDM menjadi Rp14 triliun.

Kebijakan ini merupakan wujud kongkret agenda besar yang akan dilakukan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah pembangunan infrastruktur selama sekitar empat tahun terakhir.

Sumber ANTARA


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID