logo rilis
Menag Batalkan Haji Tanpa Konsultasi DPR, Gerindra: Pemerintahan Jokowi jadi Buruk
Kontributor
Nailin In Saroh
03 Juni 2020, 20:00 WIB
Menag Batalkan Haji Tanpa Konsultasi DPR, Gerindra: Pemerintahan Jokowi jadi Buruk
Menteri Agama, Fachrul Razi. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang membatalkan pelaksanaan haji tahun 2020 berujung polemik. Pasalnya, keputusan tersebut diambil tanpa berkonsultasi dan berkoordinasi dulu dengan DPR. Bahkan, sikap Menag Fachrul ni dinilai telah mencoreng citra pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi jadi buruk dengan adanya keputusan itu. Publik jadinya kan beranggapan bahwa keputusan pembatalan itu karena dana haji dipakai untuk penanganan COVID-19 lah, apalah, selain itu jamaah juga jadi resah dengan adanya keputusan itu," ujar anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid kepada wartawan, Rabu (3/6/2020).

Keputusan tersebut banyak menuai kritik dan penyesalan oleh sebagian besar anggota dewan, khususnya Komisi VIII DPR yang menjadi mitra kementerian agama. Sekaligus mengurusi persoalan haji dan umrah. Menurut Wachid, masalah pelaksanaan haji ditengah pandemi tidak akan melebar apabila sikap Menag Fachrul tak 'grasa grusu'. 

"Andai saja Menag sebelum ambil keputusan itu terlebih dahulu berdiskusi dengan DPR, mungkin persepsi publik tidak akan seliar saat ini," ketus politisi Gerindra itu. 

Selain itu, Wachid memandang, keputusan menteri agama yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga akan berdampak cukup serius. Salah satunya, daftar tunggu atau 'waiting list' jemaah yang akan berhaji jadi semakin panjang.

Karenanya, dia menyarankan agar Menag Fachrul memiliki skala prioritas dalam menyikapi pelaksanaan ibadah haji di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Apabila, otoritas Arab Saudi ternyata membolehkan pelaksanaan ibadah haji nantinya.

"Bisa saja kan dari 210 ribu jamaah terdaftar, setengahnya yang berusia dibawah 50 tahun bisa diberangkatkan. Karena diatas usia itu kan kita ketahui rentan ditengah pandemi ini," sebutnya.

Wachid pun mengingatkan pemerintah, dalam hal ini kementerian agama harus memberikan kepastian dan kejelasan akan nasib jamaah yang sudah terlanjur melunasi biaya haji.

"Jamaah yang sudah melunasi biaya haji sebaiknya biaya tersebut dikembalikan 100 persen oleh pemerintah. Dan pemerintah harus umumkan juga bahwa jamaah yang gagal berangkat tahun ini akan diprioritaskan pada tahun berikutnya," katanya menandaskan. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID