logo rilis
Memantik Kepercayaan Publik 
Kontributor
RILIS.ID
13 September 2018, 13:06 WIB
Memantik Kepercayaan Publik 

Oleh Rohmatul Izad
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta

FENOMENA golput yang mewarnai Pilkada 2018, tampaknya akan tetap tinggi ada Pemilu 2019 mendatang. Faktornya, antara lain, mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap parpol dan politisi. Hal ini dapat diasumsikan dengan masih banyaknya politisi yang terjerat kasus korupsi. 

Selain itu, masyarakat juga semakin bosan dengan janji-janji kampanye. Publik yang sejauh ini dirasa makin cerdas, ternyata tidak membuat para politisi makin dapat bersikap dewasa. Calon kepala daerah dan caleg, begitu pintar mengobral janji daripada melaksanakan isi kampanye. Fakta ini paling tidak, hampir terjadi dalam setiap kampanye. Padahal, rakyat sudah makin cerdas dan mereka tak mungkin mau ditipu untuk yang kedua kalinya.

Rakyat jadi lebih suka datang ke acara-acara massa berlatar keagamaan, misalnya di Monas, daripada agenda kepartaian. Dalam aksi massa itulah, rakyat merasa lebih dapat meluapkan secara langsung aspirasi politiknya. Dengan kata lain, mereka hampir tak lagi butuh aspirasi melalui parlemen. Rakyat, dengan demikian, tidak percaya lagi pada mekanisme keterwakilan. 

Sekarang ini, parpol dan politisi harus bisa mengembalikan kepercayaan itu. Misalnya dengan merekrut kader yang kompeten, kader yang kompeten ini diharapkan memiliki moralitas baik. Hal ini penting dilakukan, agar mereka dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap politik.

Poin penting yang perlu disadari adalah bahwa rakyat saat ini sudah makin cerdas, mereka memiliki kesadaran politik yang tajam. Jika parpol sendiri tidak berbenah diri, lama kelamaan publik menjadi makin jauh dari keberadaan parpol. Padahal, parpol tetap harus menjadi penyalur utama aspirasi rakyat. 

Karenanya, politisi jangan hanya sekeaar membangun citra belaka di hadapan publik, atau hanya ingin mencuri hati masyarakat. Mereka harus benar-benar mampu menunjukkan sikap keberpihakan, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada implementasi kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Menurut Miftakhul (2017), politisi harus mulai berpikir out of the box saat berinteraksi dengan rakyat. Mereka tak perlu lagi menarasikan jargon yang muluk-muluk. Yang kiranya sulit dicerna oleh publik. Para kader parpol sepatutnya makin membaur dengan rakyat untuk memahami permasalahan di akar rumput.

Paling tidak, rakyat tidak butuh hal-hal yang bersifat abstrak dan sulit dipahami oleh mereka. Tetapi lebih butuh fakta yang konkret. Sebab, suatu perubahan yang betapapun berimbas sangat kecil bagi rakyat, akan lebih bermakna bagi mereka ketimbang suatu program yang muluk-muluk tetapi mereka tak dapat merasakan atau bahkan tak memahami sama sekali. 

Namun, hal yang paling penting, politisi jangan berbohong dan korupsi. Rakyat pada dasarnya sudah sangat muak dengan kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh politisi saat berkampanye. Ketika mendengar janji-janji kampanye, mereka lebih tampak terlihat apatis dan merasa bahwa janji-janji itu hanyalah omong kosong belaka. 

Dan lagi, kasus korupsi. Yang terbaru dan cukup memilukan adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh empat puluh satu anggota DPRD Kota Malang. Akibat OTT dari KPK ini, anggota DPRD hanya menyisakan empat anggota saja. Itu belum lagi kepala daerah korup yang kini berurusan dengan KPK. 

Fakta ini semakin membuat rakyat kehilangan kepercayaan, baik kepada anggota dewan, parpol maupun politisi. Mereka harus segera melakukan perbaikan secara serius. Artinya, perlu membangun komitmen yang integral. Sebab, tujuan mereka tak lain adalah untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan bukan untuk kepentingan parpolnya atau golongan tertentu saja. 

Hal ini penting dilakukan, di samping akan mengembalikan kepercayaan publik, juga akan membuat rakyat merasa benar-benar memiliki keterwakilan. Rakyat itu tak butuh banyak janji, mereka hanya butuh bukti bahwa perwakilan mereka dapat bekerja dengan baik, betapapun tak berimbas secara langsung pada mereka.

Selain itu, para wakil rakyat juga harus membangun relasi keakraban dengan yang diwakilinya. Sebab, keterasingan antara rakyat dengan wakilnya terjadi ketika para calon sudah terpilih. Survei nasional yang dilakukan Center of Strategic and International Studies (CSIS) medio Agustus 2017, menunjukkan bahwa relasi antara anggota DPR terpilih dengan konstituennya masih sangat rendah.

Dalam survei yang melibatkan 1.000 responden di 34 provinsi itu, 94,6 persen mengaku tidak pernah menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat. Temuan lainnya yakni 95,2 persen mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan reses DPR, dan sebesar 95,6 persen mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR.

Jelas, fenomena ini menandakan bahwa wakil rakyat seakan tak menunjukkan sifat publiknya. Jadi bagaimana mungkin rakyat akan memiliki kepercayaan apabila mereka sendiri sama sekali tidak mengenal wakilnya di Senayan. Juga, keterputusan hubungan komunikatif antara rakyat dan wakilnya menyebabkan rakyat tak dapat menyuarakan aspirasinya, dan wakil rakyat pun terkesan abai terhadap aspirasi itu.

Mengembalikan kepercayaan publik ternyata harus dilakukan dengan memperbaiki berbagai hal. Mulai dari penanggulangan korupsi, membuang janji-janji palsu, dan wakil rakyat harus lebih dekat dengan rakyatnya. Berbagai masalah ini, harus menjadi evalusi penting bagi parpol, politisi maupun seluruh pejabat pemerintahan. 

Para pejabat itu jangan seenaknya sendiri membuat program kerja--yang sampai menggelontorkan banyak sekali anggaran--tetapi tak satu pun rakyat yang pernah diajak bicara.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)