logo rilis
May Day, Ketua DPR Minta Dewan Perjuangkan Nasib Buruh
Kontributor
Nailin In Saroh
01 Mei 2020, 13:30 WIB
May Day, Ketua DPR Minta Dewan Perjuangkan Nasib Buruh
Ketua DPR RI Puan Maharani. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR Puan Maharani mengucapakan selamat hari buruh 1 Mei 2020 kepada semua pekerja yang menjadi elemen penting penggerak roda perekonomian negara. Dia menyatakan, DPR sebagai wakil rakyat akan selalu memperjuangkan nasib para buruh dari segala aspek.

"DPR selalu memberikan perhatian yang besar pada nasib para buruh agar bisa bekerja dengan tenang, terjamin hak-haknya serta mendapat upah yang layak," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Puan mengatakan, salah satu bentuk kepedulian DPR terhadap para buruh adalah dengan cara menghentikan pembahasan kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang sangat terkait dengan nasib para buruh.

Sebab, kata Puan, DPR melihat sosialisasi dan penyerapan aspirasi terkait pasal-pasal ketenagakerjaan yang ada di dalamnya belum optimal, apalagi ditengah situasi semua pihak sedang fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 saat ini.

"Karena itu, Baleg DPR RI atas permintaan Pimpinan DPR telah menghentikan pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja sehingga DPR secara optimal menerima aspirasi dan masukan dari para buruh melalui serikat pekerja dan organisasi-organisasi buruh lainnya. Kita ingin RUU Cipta Kerja mewujudkan cipta sejahtera bagi masyarakat, khususnya para buruh," ungkap Puan.

Puan menyayangkan di hari yang sangat bersejarah dan penting bagi perjalanan nasib para pekerja ini, Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19.

"Karena itu, mari kita merayakan Hari Buruh tahun ini dengan berpedoman pada protokol kesehatan pandemi COVID-19 tanpa mengurangi arti penting May Day dalam sejarah perjuangan perbaikan nasib para buruh," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Di tengah suasana pandemi COVID-19, Puan berharap semua pihak bergotong royong menangani wabah ini termasuk dampak-dampak sosial ekonominya. Karena itu, Puan meminta para pemilik usaha tidak mem-PHK para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahan.

"Pihak pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali," harap Puan.

Disamping itu, Puan meminta, agar pemerintah juga harus memberikan informasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya setelah perusahaan-perusahaan diwajibkan menghentikan aktivitas normalnya akibat Kebijakan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek dan daerah lain.

"Informasi dari pemerintah tentang tahapan-tahapan menuju aktivitas normal orang bekerja dan berusaha sangat penting untuk menyusun langkah-langkah bagi kepastian berusaha yang terkait dengan nasib para buruh," kata Puan.

"Pemerintah juga harus memastikan para buruh yang terdampak pandemi covid-19 mendapatkan bantuan sosial," tambah Puan. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID