logo rilis
Masalah Anggaran di Kemenkes, DPR Minta Menteri Terawan 'Transparan' ke Presiden
Kontributor
Nailin In Saroh
30 Juni 2020, 20:14 WIB
Masalah Anggaran di Kemenkes, DPR Minta Menteri Terawan 'Transparan' ke Presiden
Menteri Kesehatan, dr Terawan Agus Putranto. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay meminta Menteri Kesehatan dr Terawan Putranto untuk memberikan klarifikasi terkait simpang siurnya informasi mengenai rendahnya penyerapan anggaran kementerian kesehatan.

Menurutnya, klarifikasi ini sangat penting mengingat Presiden Jokowi memberikan teguran langsung kepada kemenkes pada saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6/2020) lalu.

Selain itu, kepala staf kepresidenan juga menyampaikan bahwa ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran kementerian kesehatan.

"Apa yang disampaikan di publik tersebut berbeda dengan apa yang dipaparkan di Komisi IX, Benar bahwa penyerapan anggaran di kementerian kesehatan belum maksimal. Tetapi bukan sebesar 1,53 persen," ujar Saleh dalam keterangan pers, Selasa (30/6/2020).

Wakil ketua Fraksi PAN DPR itu juga menuturkan jika penyerapan anggaran oleh Kementerian Kesehatan berada jauh di atas angka tersebut.

“Komisi IX juga mempersoalkan penyerapan anggaran kemenkes, tetapi data yang dipaparkan kepada kami, jauh berbeda dari apa yang disebutkan presiden,” tuturnya.

Saleh juga menjelaskan, selain dari anggaran yang disebutkan di atas, Kemenkes juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan wabah COVID-19. Anggaran yang disebut sebesar Rp75 T, sampai sejauh ini yang disetujui oleh kementerian keuangan hanya Rp25,7 T. Dengan demikian, alokasi akhir anggaran kemenkes adalah Rp102,2 T.

"Dari data yang ada, anggaran kementerian kesehatan awalnya adalah sebesar Rp57,3 T, setelah penyesuaian dan tambahan anggaran untuk peserta BPJS JKN, anggarannya menjadi Rp76,5 T," jelasnya.

Saleh juga menyebut bahwa paparan yang disampaikan Menkes kepada kami, serapan anggaran kemenkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen.

“Perlu diketahui, bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp25,7 T tersebut, yang terealisasi baru sebesar Rp345 M. Sisanya, masih dalam proses revisi DIPA. Bahkan ada yang masih proses pembahasan. Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada kementerian kesehatan? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur," urainya.

Terkait dengan hal ini, Saleh menilai jika menteri kesehatan sudah sepantasnya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab, anggaran penanganan COVID-19 yang ada jauh dari yang diusulkan oleh kemenkes.

Selain itu, proses realisasinya juga sangat lambat, lambatnya realisasi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung bagi masyarakat. Sebab, penyebaran COVID-19 sampai saat ini masih tinggi, Jika anggarannya tidak tersedia, kata Saleh, pelayanan kepada masyarakat dipastikan terkendala.

“Menkes perlu juga melaporkan hal ini kepada presiden secara langsung. Dengan begitu, presiden bisa mendapatkan informasi yang berimbang dari berbagai kementerian yang ada," pungkasnya




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID